Menteri Maruarar Sirait Alokasikan 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Beri Apresiasi

Jakarta, MPOL - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun yang menilai program tersebut sangat dibutuhkan para wartawan yang belum memiliki rumah.

Baca Juga:

• BVIS Resmi Diakuisisi, BTN Bidik BTN Syariah Jadi Bank Syariah Terbesar
• Kapoldasu Ajak Wartawan Tangkal Disinformasi Ditengah Tekhnologi AI, Ketua PWI Sumut: Sinergi Media dan Polri Harus Terus Dijaga
• Mengaku Wartawan "Peras" Kepsek SDN di Deli Serdang, Ditangkap Polisi

Menurut Hendry, dari sekitar 100 ribu wartawan di Indonesia, lebih dari separuh belum memiliki rumah. "Saya kira, lebih dari 50 persen wartawan belum punya rumah sendiri," ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dalam pertemuan dengan Menteri Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti, pimpinan Tapera, dan Direktur BTN, di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4).

Pada kesempatan itu, ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Komdigi, dan BPS tentang program ini.

Rumah subsidi tersebut ditujukan bagi wartawan yang belum memiliki rumah pribadi dan berpenghasilan di bawah Rp8 juta, atau Rp13 juta bagi yang sudah menikah di wilayah Jabodetabek.

Keunggulan program ini antara lain bebas PPN, BPTB, dan PGB. Uang muka hanya 1 persen, dengan harga maksimal Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek dan Rp165 juta di luar wilayah itu. Skema cicilan hingga 20 tahun, dengan bunga tetap 5 persen dan angsuran antara Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan.

Sebelumnya, program rumah subsidi telah diberikan kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru. Minggu depan, program serupa akan menyasar tenaga kerja migran.

Menteri Maruarar Sirait mengingatkan agar wartawan tetap menjaga integritas dan profesionalisme. "Program ini bukan untuk membungkam kritik. Wartawan tetap harus memberitakan kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial," tegasnya.

Menteri Komdigi Meutya Hafidz juga menyambut baik program ini. Ia berharap kuotanya bisa ditambah. "Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit," ujarnya.

Dalam diskusi yang digelar sebelum penandatanganan MoU, Maruarar memberi target agar 100 rumah pertama bisa diserahkan pada 6 Mei mendatang. "Pesan Presiden Prabowo jelas: kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus gerak cepat," katanya.

BPS akan memastikan penerima rumah subsidi ini terdata jelas secara by name dan by address. Adapun untuk wartawan, penerima bantuan harus memiliki sertifikat kompetensi.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, menyatakan akan bekerja sama dengan konstituen Dewan Pers untuk menyiapkan data wartawan yang berhak menerima rumah subsidi.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

BVIS Resmi Diakuisisi, BTN Bidik BTN Syariah Jadi Bank Syariah Terbesar

Kapoldasu Ajak Wartawan Tangkal Disinformasi Ditengah Tekhnologi AI, Ketua PWI Sumut: Sinergi Media dan Polri Harus Terus Dijaga

Mengaku Wartawan "Peras" Kepsek SDN di Deli Serdang, Ditangkap Polisi

Israel Akui Palestina Merdeka, DMDI Indonesia Dukung Langkah Prabowo Jalin Hubungan Dengan Zionis

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun: Edaran 19 Mei Palsu, Kami yang Sah Secara Hukum

Gandeng Dewan Masjid Indonesia, BTN Dukung Inklusi Keuangan Lewat Solusi Digital