Rommy Van Boy Fasilitasi Warga Akses Layanan Kesehatan

Medan, MPOL -Anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga dapat mengakses layanan kesehatan secara mudah, merata, dan tanpa diskriminasi.

Baca Juga:

• Rommy Van Boy: YISK Siap Berkontribusi Lebih Besar dan Perluas Program Sosial
• Rommy Van Boy Gelar Reses, Banyak Warga Masih Keluhkan Infrastruktur, Bansos dan Air Bersih

Ia menyebut, hak atas kesehatan merupakan bagian dari cita-cita Universal Health Coverage (UHC) yang tengah diupayakan Pemerintah Kota Medan.

Penegasan itu disampaikan Rommy saat mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, di Jalan Brigjen Zein Hamid, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Minggu (12/10/2025).

"Pemerintah Kota (Pemko) Medan sudah menerapkan sistem UHC. Artinya, warga cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan berobat gratis di fasilitas kesehatan," ujar Rommy.

Namun, ia mengakui pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya berjalan mulus. Masih banyak warga yang belum memahami mekanisme program atau menghadapi kendala administrasi saat hendak berobat.

"Di sinilah peran kami sebagai wakil rakyat. Kami dipilih bukan untuk duduk di belakang meja, tetapi untuk turun membantu masyarakat," kata politisi Partai Golkar itu.

Menurut Rommy, keberhasilan program UHC tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesiapan dan partisipasi aktif masyarakat. Maka dari itu Rommy mengingatkan warga agar memastikan data kependudukan mereka valid.

"Kesalahan kecil pada KTP atau Kartu Keluarga bisa membuat layanan tersendat. Karena itu, saya minta bapak dan ibu segera memeriksa data kependudukannya, dan bila ada kesalahan, segera diperbaiki," ujarnya.

Untuk mempermudah masyarakat, Rommy membentuk tim Sahabat Rommy Van Boy yang bertugas membantu warga dalam pengurusan administrasi, pendampingan ke puskesmas atau rumah sakit, hingga menyediakan ambulans gratis bagi yang membutuhkan.

"Semua layanan ini gratis. Kami ingin memastikan tidak ada warga Kota Medan yang kesulitan berobat hanya karena biaya atau birokrasi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rommy juga menyoroti sejumlah rumah sakit yang disebut masih menolak pasien dengan alasan keterbatasan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) yang tinggi. "Saya mendorong Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan agar menindak tegas rumah sakit yang menolak pasien tanpa alasan yang jelas," tegasnya.

Dalam sesi dialog, sejumlah warga mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan yang kerap berbelit di tingkat puskesmas. Mereka mengaku sering 'dibola-bola' saat hendak memanfaatkan layanan kesehatan gratis.

"Kadang disuruh ke kelurahan, dari kelurahan disuruh balik lagi ke puskesmas. Katanya data BPJS kami belum aktif, padahal kami peserta bantuan pemerintah," keluh seorang warga.

Keluhan serupa datang dari seorang ibu rumah tangga yang mengaku kerap diperlakukan tidak adil oleh petugas puskesmas.

"Tolonglah, Pak. Kami rakyat kecil ini sering dibola-bola. Mau berobat saja susah. Bantulah kami, Pak, biar jangan 'apa kali'. Pengaduan kami ke Lurah, Kepling. Kesitu sajanya. Kalo ke yang Maha Kuasa kami mengadu, ditariklah nyawa kami," ujarnya, disambut tawa getir warga lain.

Menanggapi keluhan itu, Rommy berjanji akan menindaklanjuti dengan Dinas Kesehatan Kota Medan dan BPJS Kesehatan. Ia meminta agar petugas puskesmas lebih responsif dan tidak mempersulit warga dalam proses pelayanan.

"Semua warga memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan. Jangan sampai masyarakat kecil merasa dipersulit hanya karena urusan administrasi," kata Rommy.

Kegiatan sosialisasi Perda Sistem Kesehatan ini juga dilaksanakan di Jalan Karet Raya, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan. Sejumlah warga di kawasan itu menyampaikan keluhan serupa terkait akses layanan kesehatan. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News