Dampak BPJS Ketenagakerjaan terhadap Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia penulis : M. Dafa Raihan

Pekerja merupakan individu yang mengandalkan tenaga dan keahlian mereka untuk memperoleh penghasilan. Di balik aktivitas tersebut, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal, terdapat kebutuhan mendesak akan stabilitas ekonomi dan jaminan sosial demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Dalam upaya menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menghadirkan program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan dasar bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang tidak terikat sistem kerja formal.

Baca Juga:

• Penonaktifan 11 Juta Kepesertaan BPJS Kesehatan, Mafirion PKB: Bentuk Pengabaian HAM
• Dampak Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Stabilitas Ekonomi Keluarga Pekerja Sektor Informal
• BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pilar Perlindungan Sosial Pekerja dalam Dinamika Dunia Kerja Modern

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pekerja informal masih sangat rapuh. Pendapatan yang berubah-ubah, tidak adanya kepastian hubungan kerja, serta minimnya perlindungan sosial membuat mereka dan keluarganya sangat mudah terdampak ketika menghadapi kehilangan pendapatan, baik karena sakit, kecelakaan, maupun gangguan pekerjaan lainnya. Dalam situasi semacam ini, BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai penyangga penting yang membantu meredam risiko ekonomi yang mereka alami. Keterlibatan pekerja informal dalam program ini terbukti memberikan manfaat nyata. Melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), keluarga dapat terbebas dari beban finansial berat saat risiko terjadi, sekaligus memperoleh rasa aman dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Banyak peserta mengungkapkan bahwa keberadaan program ini membantu menjaga kestabilan pendapatan serta mengurangi kecemasan ketika menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi.

Temuan tersebut memperkuat bahwa BPJS Ketenagakerjaan berfungsi sebagai jarring pengaman yang efektif bagi pekerja yang selama ini berada di luar sistem ketenagakerjaan formal. Namun demikian, cakupan kepesertaan pekerja informal masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Meskipun jumlah pesertanya terus meningkat, persentasenya masih jauh lebih kecil dibanding total pekerja informal di Indonesia. Rendahnya pemahaman mengenai manfaat program, ketidakstabilan pendapatan, serta belum meratanya sosialisasi menjadi kendala utama yang menyebabkan banyak pekerja informal belum tersentuh perlindungan sosial ini.

Kesenjangan tersebut menandakan perlunya pendekatan yang lebih adaptif, komprehensif, dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan informal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan kontribusi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pekerja informal. Agar manfaat ini dapat dirasakan lebih luas, diperlukan peningkatan literasi jaminan sosial, sosialisasi yang lebih intensif dan tepat sasaran, serta mekanisme iuran yang lebih fleksibel mengikuti pola pendapatan pekerja informal. Langkah-langkah tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan sosial universal benar-benar dapat terwujud dan tidak berhenti pada kelompok pekerja yang beruntung saja.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News