Menata Medan dari Kualitas Hidup Warga: Agenda Kota Besar yang Tak Bisa Ditunda 

Ukuran sebuah kota metropolitan tidak lagi ditentukan oleh gedung pencakar langit atau ramainya pusat perdagangan. Ukuran sesungguhnya terletak pada satu hal mendasar: seberapa nyaman warganya hidup, bekerja, dan tumbuh di dalamnya. Di titik inilah Medan sedang diuji.

Baca Juga:

• Polemik Berakhir, Masjid Al Ikhlas Setuju Direlokasi
• Reses di 22 Titik Dapil Sumut I, Anggota DPR RI Maruli Siahaan: Berbagai Persoalan dan Masukan Dari Masyarakat Menjadi Bahan Penyusunan Kebijakan DPR
• LSM Garda Nasional Tuding Satpol PP Jadi Beking PKL dan Parkir Liar

Dengan lebih dari 2,6 juta penduduk, Medan telah lama berstatus kota metropolitan. Namun, status itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas hidup warganya. Menjelang akhir 2025 dan memasuki 2026, refleksi menjadi penting—notabene bukan untuk mengulang daftar masalah, melainkan untuk menegaskan ulang prioritas pembangunan kota.

Kota Besar, Masalah yang Membumi

Bagi warga Medan, persoalan kota bukan isu abstrak. Ia hadir dalam kemacetan harian, genangan air saat hujan turun, udara yang semakin sesak, hingga pelayanan publik yang kadang terasa jauh dari harapan. Kota besar memang identik dengan kompleksitas, tetapi kompleksitas tidak boleh menjadi alasan untuk stagnasi.

Pertumbuhan penduduk yang pesat tidak selalu diimbangi dengan disiplin tata ruang. Ruang hijau tergerus, kawasan resapan air menyempit, dan drainase bekerja melampaui kapasitasnya.

Akibatnya, banjir menjadi agenda tahunan yang seolah dinormalisasi. Padahal, di kota modern, banjir semestinya menjadi pengecualian, bukan kebiasaan.

Medan dan Tantangan Identitas Kota

Medan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak kota lain: keberagaman. Sejarah panjang sebagai kota dagang membentuk Medan sebagai ruang hidup yang multikultural—Melayu, Batak, Tionghoa, Jawa, Minang, India, dan etnis lainnya menyatu dalam dinamika sehari-hari.

Namun, keberagaman ini membutuhkan perawatan. Modernisasi yang abai pada nilai budaya justru berpotensi mengikis identitas kota. Medan tidak boleh menjelma menjadi kota seragam yang kehilangan karakter. Kota besar yang kuat adalah kota yang maju tanpa melupakan akar sejarahnya.

Pembangunan yang Terasa oleh Warga

Pembangunan kota tidak cukup diukur dari panjang jalan yang diaspal atau jumlah proyek yang diresmikan. Ukuran keberhasilannya adalah dampak langsung bagi kehidupan warga. Apakah ekonomi lokal bergerak? Apakah UMKM diberi ruang tumbuh? Apakah generasi muda mendapatkan kesempatan?

UMKM harus ditempatkan sebagai aktor utama, bukan pelengkap. Dukungan permodalan, pelatihan keterampilan, hingga akses pasar digital perlu diperluas. Di kota dengan energi wirausaha sebesar Medan, UMKM adalah denyut ekonomi yang paling nyata.

Pendidikan dan Kesehatan: Fondasi Kota Berdaya Saing

Tidak ada kota maju tanpa sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan dan kesehatan bukan sekadar layanan dasar, melainkan investasi masa depan. Kualitas sekolah negeri harus diperkuat, fasilitas diperbarui, dan beasiswa diperluas agar tidak ada anak Medan yang tertinggal karena faktor ekonomi.

Di sektor kesehatan, pemerataan layanan menjadi kunci. Warga di wilayah pinggiran berhak mendapatkan akses yang sama dengan mereka yang tinggal di pusat kota. Kota yang sehat adalah kota yang memikirkan pencegahan, bukan sekadar pengobatan.

Transportasi dan Smart City: Bukan Sekadar Simbol

Kemacetan adalah cermin kegagalan tata kelola transportasi. Bus listrik yang mulai hadir patut diapresiasi, namun Medan membutuhkan sistem transportasi massal yang benar-benar terintegrasi.

Pengembangan BRT Mebidang, percepatan LRT Medan, serta optimalisasi commuter line Medan–Binjai–Deli Serdang bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis.

Demikian pula konsep smart city. Teknologi bukan tujuan, tetapi alat. E-governance, pelayanan publik digital, dan sistem data terpadu harus mempermudah warga, mempercepat layanan, dan menutup celah birokrasi.

Ruang Aman, Kota Nyaman

Keamanan dan toleransi adalah fondasi kota plural seperti Medan. Kerukunan antarumat beragama dan antarbudaya harus terus dirawat melalui dialog, edukasi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk intoleransi.

Kota yang aman—siang dan malam—akan mendorong aktivitas ekonomi, pariwisata, dan kreativitas. Rasa aman adalah kebutuhan dasar, bukan fasilitas tambahan.

Menatap 2026 dengan Agenda Jelas

Warga Medan menaruh harapan besar kepada Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Jakiyudin Harahap untuk menjaga konsistensi kebijakan, berani mengambil keputusan strategis, dan membangun kota dengan perspektif jangka panjang.

Menutup 2025 dan menyambut 2026, Medan membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga bekerja tepat. Kota ini tidak kekurangan potensi—yang dibutuhkan adalah keberanian menata ulang prioritas.

Medan bisa menjadi kota metropolitan yang cerdas, inklusif, dan berkarakter. Bukan sekadar besar dalam angka, tetapi besar dalam kualitas hidup warganya.

Selamat tinggal 2025. Selamat datang 2026. Saatnya Medan melangkah lebih matang, lebih manusiawi, dan lebih berdaya saing—tanpa kehilangan jati diri.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News