Oleh: Hadi Wahyudi
Baca Juga:
JAKARTA: Di saat Ramadan 1447 H, ribuan warga
Aceh masih bersahur di bawah tenda. Data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat 12.144 jiwa belum mendapatkan hunian layak. Bahkan, di Dusun Ranto Panyang Rubek,
Aceh Timur, akses jalan berlumpur membuat alat berat tak kunjung masuk.
Di Meunasah Raya, Pidie Jaya, 500 jiwa masih bertahan di tenda darurat.
Banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera bagian utara, akhir November 2025, memang meninggalkan luka yang belum pulih.
Aceh menjadi provinsi terdampak paling hebat. Target pembangunan 15.956 unit hunian di
Aceh baru terealisasi sebagian.
Mendagri Tito Karnavian, yang juga ketua Satgas PRR, telah beberapa kali turun langsung ke lokasi bencana. Ia mengumpulkan informasi dari para gubernur, para bupati, dan wali kota. Ia mendengarkan keluhan di tingkat tapak. Ia menggelar rapat koordinasi dengan kementerian terkait untuk berbagi tugas.
Dalam sambutannya di Masjid Raya Baiturrahman, ia menyampaikan progres positif sekaligus mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Pengakuan bahwa masih ada masalah adalah langkah pertama yang tepat. Dalam komunikasi krisis, kejujuran seperti ini membangun kredibilitas.
Timothy Coombs mengajarkan bahwa respons etis harus dimulai dengan dua hal. Pertama, informasi instruksi, yaitu penjelasan tentang apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan. Kedua, informasi adaptasi (adjusting information), yaitu ungkapan yang membantu publik mengatasi tekanan psikologis.
Mendagri telah memberikan informasi instruksi dengan cukup baik. Data progres disampaikan. Target-target diumumkan. Koordinasi lintas kementerian dijanjikan. Namun informasi adaptasi masih perlu diperkuat. Ribuan warga di tenda pengungsian tidak hanya butuh data.
Mereka butuh pengakuan bahwa pemerintah memahami kegelisahan mereka menjelang bulan suci. Mereka butuh jaminan bahwa mereka tidak dilupakan. Ungkapan sederhana tentang empati bisa meredam kecemasan yang berkembang di pengungsian.
Situasi ini yang disebut sebagai paracrisis. Feifei Chen menjelaskan paracrisis sebagai ancaman reputasi yang terlihat publik.
Ia bukan krisis dalam arti sesungguhnya karena pemerintah terus bekerja dan progres terus berjalan. Namun ia bisa berkembang menjadi krisis nyata jika tidak dikelola dengan hati-hati. Aksi unjuk rasa di Bireuen pada 9 Februari lalu adalah contoh nyata. Warga menuntut janji 1.000 unit hunian tetap yang dinilai lamban. Ini adalah alarm yang tidak boleh diabaikan.
Mendagri memahami pentingnya kehadiran langsung di tengah masyarakat. Langkah ini sejalan dengan teori arena retoris dari Finn Frandsen dan Winni Johansen. Dalam arena pascabencana, berbagai suara bersaing untuk didengar. Ada suara pemerintah, suara warga, suara media, dan suara aktivis. Ketika pejabat tertinggi hadir dan mendengarkan, ia menunjukkan bahwa suara warga penting. Ia menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja dalam ruang hampa.
Di Dusun Ranto Panyang Rubek, akses jalan yang sulit membuat alat berat tak bisa masuk. Ini persoalan teknis yang membutuhkan solusi teknis. Namun di balik persoalan teknis itu, ada persoalan komunikasi yang lebih mendasar. Warga butuh penjelasan mengapa alat berat belum masuk. Mereka butuh kepastian kapan akses akan terbuka. Mereka butuh jaminan bahwa mereka tidak diabaikan hanya karena lokasi mereka terpencil.
Persoalan lain datang dari regulasi.
Terbitnya Kepmendagri mengubah ambang batas kerusakan ringan dari 0 persen menjadi 20 persen. Warga dengan kerusakan di bawah 20 persen kehilangan hak bantuan. Perubahan aturan yang tidak dikomunikasikan dengan baik menimbulkan resistensi. Ini adalah contoh bagaimana kebijakan yang baik pun bisa memicu gejolak jika tidak disertai komunikasi yang memadai.
Laura M.
Arpan dan Donnalyn Pompper menawarkan konsep stealing thunder. Mengambil inisiatif mengumumkan kabar buruk sendiri lebih baik daripada membiarkan orang lain yang memberitakan. Pemerintah pusat telah mengambil langkah ini dengan mengumumkan perubahan regulasi. Namun pengumuman saja tidak cukup. Diperlukan penjelasan berkelanjutan dan dialog dengan masyarakat terdampak.
Mendagri Tito Karnavian telah menunjukkan kepemimpinan yang baik dengan turun langsung dan mengakui masih ada masalah. Ia membuka ruang bagi kritik dan masukan. Ia menjanjikan rapat koordinasi untuk membagi tugas penyelesaian. Semua ini langkah positif dalam mengelola paracrisis.
Namun pekerjaan rumah masih menanti. Ribuan warga di tenda pengungsian menanti kepastian. Jalan longsor di kawasan Lokop menanti pembukaan akses. Lumpur di perkampungan
Aceh Tamiang menanti pembersihan. Jembatan temporer di sejumlah lokasi menanti penyelesaian. Dan yang paling mendasar, 12.144 jiwa menanti hunian layak.
Pemerintah telah bekerja keras. Progres telah dicapai di banyak sektor. Jalan nasional terbuka. Listrik menyala di 95 persen di semua wilayah. Rumah sakit beroperasi kembali. Semua itu hasil kerja kolektif yang patut dihargai.
Persoalannya, dalam konteks komunikasi krisis, bekerja keras saja tidak cukup. Publik tidak hanya butuh laporan progres. Mereka butuh merasa didengar. Mereka butuh merasa dipahami. Mereka butuh jaminan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi ketidakpastian. Kebutuhan inilah yang dalam studi komunikasi krisis disebut sebagai informasi adaptasi.
Stephanie Madden dan Nicholas Eng mengingatkan bahwa setiap krisis meninggalkan luka psikologis. Korban bencana tidak hanya kehilangan rumah. Mereka juga kehilangan rasa aman. Mereka kehilangan rutinitas. Mereka kehilangan kendali atas hidup mereka. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi yang hanya berisi angka dan target tidak akan menyentuh kedalaman luka itu.
Yang dibutuhkan adalah pengakuan bahwa penderitaan mereka nyata. Yang dibutuhkan adalah ruang bagi suara mereka untuk didengar.
Mereka memerlukan informasi adaptasi—yang bukan sebagai pengganti informasi instruksi tentang progres pembangunan, tapi justru melengkapinya.
Informasi adaptasi memberi makna pada data, pengetahuan, atau edukasi mengenai tata cara penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan, norma, atau situasi baru. Informasi adaptasi yang bisa menjembatani jurang antara laporan pemerintah dan pengalaman warga di tenda pengungsian.
Saat ini, informasi adaptasi atau adjusting information belum banyak terdengar dalam komunikasi pemulihan pascabencana di
Aceh. Yang terdengar hanya progres, target, dan koordinasi. Para pejabat local, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat cocok menjalakan tugas adjusting information karena relavansi pemahaman mereka.*
Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Josmarlin Tambunan
