Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Sumut Capai Rp10,95 Triliun

Medan, MPOL -Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN hingga 31 Agustus 2025.

Baca Juga:

• Dr. Maruli Siahaan: Efisiensi Anggaran Kementerian Hukum Tidak Mengurangi Kualitas Pelayanan Publik
• Plt. Bupati Langkat Perjuangkan Percepatan Bantuan Korban Banjir Langkat
• Bank Mandiri Kukuhkan Peran di Ekonomi Kerakyatan, Realisasi KUR Tembus Rp14,54 Triliun hingga April 2026

Dalam keterangan persnya dihadapan wartawan, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Nofiansyah, yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara bersama Indra Soeparjanto (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara), Sugeng Apriyanto (Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara), Arridel Mindra (Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I), serta Anton Budhi Setiawan (Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara menyampaikan hasil kerja dan sinergi yang telah dibangun dalam mengawal pelaksanaan APBN secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.

"Hingga 31 Agustus 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara telah mencapai Rp10,95 triliun. Belanja Pegawai mencatat realisasi sebesar Rp7,10 triliun atau 69,11% dari pagu," ujar Nofiansyah, di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (29/9/2025).

POLRI Satuan Kerja dengan Realisasi Tertinggi

Ia merincikan, Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja, pembayaran THR, serta gaji ke-13 tahun 2025 bagi aparatur negara. Belanja Barang terealisasi Rp3,25 triliun atau 46,53% dari pagu. Penggunaan dana ini tersebar pada program infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan dan JKN di Kemenkes, program pendidikan tinggi di bawah Kemdiktisaintek, serta penegakan dan pelayanan hukum oleh Kemenimimpas. POLRI menjadi satuan kerja dengan realisasi tertinggi sebesar Rp583,36 miliar, diikuti oleh Kemenkes dan Kemenag.

Kemudian, Belanja Bantuan Sosial telah terealisasi sebesar Rp47,15 miliar atau 67,94% dari pagu. Seluruh dana ini terserap oleh satuan kerja di bawah Kementerian Agama, seperti Kanwil Kemenag Sumut, IAKN Tarutung, STAIN Mandailing Natal, UIN Padangsidimpuan, dan UIN Sumut. Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan capaian dengan realisasi Rp555,04 miliar atau 19,93% dari pagu.

"Dana ini digunakan untuk program infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, pendidikan tinggi serta modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri. Kementerian PUPR mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp242,55 miliar, terutama untuk pembangunan jalan dan jembatan," sebutnya.

Diungkap Nofiansyah, hingga 31 Agustus 2025, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai Rp28,52 triliun atau 62,93% dari pagu, mengalami penurunan dibanding capaian periode yang sama tahun 2024 (65,09%).

Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi mencapai Rp18,89 triliun dari pagu atau 68,85 persen dari pagu. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, yang digunakan antara lain untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan seperti BOS dan BOK, telah terealisasi Rp5,39 triliun.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp2,66 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) disalurkan sebesar Rp1,26 triliun. Insentif Fiskal direalisasikan sebesar Rp108,57 miliar. Sedangkan DAK Fisik baru terealisasi sebesar Rp213,68 miliar atau 10,82% dari pagu.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News