Korban Penyerobotan Lahan Jalan Sei Belutu Melapor Ke Polda Sumut

Medan, MPOL : Seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial MHN dilaporkan ke Polda Sumut dalam kasus dugaan penyerobotan tanah dengan modus membuat keterangan palsu, surat dan akta palsu.

Baca Juga:

• Tekan Aksi Kejahatan Jalanan dan Begal, Dirreskrimum Polda Sumut Bentuk 3 Tim URC MIT- Beranggotakan "Tumanggor" Mata Merah
• Pohon Tumbang Tutup Akses Jalan, Brimob Sumut Bergerak Cepat Bantu Warga Pematang Siantar
• Semangat Kebersamaan Idul Adha 1447 H, Brimob Sumut Bagikan 2.000 Paket Daging Kurban ke Masyarakat

Wanita itu dilaporkan Budi Priyanto dan Alimin warga Medan, dengan persangkaan pasal 263 dan 266 KUHPidana, Rabu (14/5). Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/724/V/2025/SPKT/Polda Sumut tanggal 14 Mei 2025.

"Kami datang ke Mapolda Sumut melaporkan MHN atas dugaan keterangan palsu, membuat surat autentik palsu, akta palsu sesuai dengan KUHP pasal 263 dan 266," ujar Budi Priyanto disampingi Alimin usai membuat Laporan Polisi

Keduanya didampingi kuasa hukum Alfin F. Karim, SH, Ketua Marga Napitulu Medan, Kornel Napitupulu dan Ketua Solidaritas Merah Putih Medan, Dedy Maurizts Simanjuntak.

Mereka berharap pihak kepolisian cepat dan tegas dalam memberantas praktik-praktik pemalsuan dokumen dan keterangan palsu.

Disebutkan oleh Budi Priyanto, asal usul/warkah tanah MHN, pada 1953 berada di sebelah barat sungai. Namun pada 1991 dengan memberikan keterangan palsu, merubah letak bidang tanah menjadi sebelah timur sungai Selayang.

"Surat keterangan tanah (SKT) MHN sudah dicabut, dibatalkan dan SKT yang sudah dinyatakan tidak dapat dijadikan bukti alas hak tanah, sejak tahun 1993," sebut Budi Priyanto

Namun menurut dia, MHN dengan SKT dan akta cacat hukum masih menggunakannya untuk mempermainkan hukum dengan berbagai cara.

Alimin menceritakan, pada 2013 bersama Budi Priyanto (saksi) membeli sebidang tanah dengan luas 4,865 M2 di Jl. Sei Belutu, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal sesuai dengan Surat Sertifikat Hak Milk (SHM) No. 509, 871 dan 510.

Sedangkan asal mula objek tanah milik MHN berada di Jl. Sei Sikambing A Pasar IX (tahun 1953), sesuai surat pemberian hak antara Sofjan bin Sahmo Pawiro kepada Soeratman Bin Sahmo Pawiro pada 14 Maret 1953. Baru pada 1991, objek tanah diubah dan/atau disebutkan berbatasan dengan Sei Belutu, sesuai SKT No. 591.1/9 tanggal 6 September 1991, atas nama Nurdin Sarifuddin.

"Pada 23 Mei 1993 Nurdin Sarifuddin meninggal dunia, lalu pada 1 Maret 1994 Lurah Tanjung Rejo membuat Surat Keterangan No. 593/37/1994 atas nama Nurdin Sarifuddin ( pada Hal Nurdin Sarifuddin sudah meninggal di tahun 1993) Nurdin Sarifuddin dianggap masih hidup menyatakan menguasai tanah tersebut dan tidak dalam masa silang sengketa kepada pihak manapun," katanya.

Pada 26 Maret 1994, ahli waris Nurdin Sarifuddin membuat Akta Pengoperan dan pelepasan Hak No. 30 di hadapan notaris, kepada Ferry Satmoko.

Lalu, 14 Mei 1995 alm. Ferry Satmoko dan MHN (terlapor) menjaminkan tanah di Sei Belutu, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal dengan menggunakan SKT No. 591.1/5KT/9/1991 seluas 4.380 M2 atas nama Nurdin Sarifuddin. "Padahal surat tersebut sudah dibatalkan," tuturnya.

Ketua Marga Napitupulu Medan, Kornel Napitupulu dan Ketua Solidaritas Merah Putih Medan, Dedy Maurizts Simanjuntak mengatakan pihaknya akan mengawal kasus tersebut. "Kami konsern dengan kasus-kasus berkaitan dengan perampasan tanah dan lahan, kami akan kawal kasus ini hingga selesai," sebut keduanya.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News