Kasus Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung, Maruli Siahaan Dorong Kepolisian Usut Tuntas Negara Harus Hadir Melindungi Korban

Jakarta, MPOL: Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar Dapil Sumut I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat, yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku berinisial TH.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Berharap AMPI Mampu Menjadi Wadah Kaderisasi Generasi Muda
• Maruli Siahaan Tunjukkan Komit Dukung Pembangunan Gereja
• Maruli Siahaan Bantu Pembangunan Gereja HKBP Martebing Dolok Masihul

Maruli menilai kasus tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan harus menjadi perhatian serius seluruh aparat penegak hukum serta lembaga negara terkait. Ia mendorong Kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, untuk mengusut kasus ini secara tuntas, profesional, dan segera menangkap terduga pelaku agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Saya mengecam keras dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban. Kepolisian harus bergerak cepat, mengusut tuntas seluruh rangkaian peristiwa, menangkap terduga pelaku, serta memastikan tidak ada pihak lain yang turut membantu, membiarkan, atau menutupi kejahatan ini. Kekerasan seperti ini tidak boleh diberi ruang sedikit pun," tegas Maruli.

Sebagai Anggota Komisi XIII DPR RI yang bermitra dengan lembaga perlindungan korban dan lembaga hak asasi manusia, Maruli juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera hadir untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban dan keluarga. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga pemulihan kesehatan fisik, psikis, pendampingan hukum, serta pemenuhan hak korban selama proses peradilan berjalan.

"Korban harus ditempatkan sebagai pusat penanganan perkara. LPSK perlu memastikan keselamatan korban dan keluarga, memberikan pendampingan, serta mendorong pemulihan medis dan psikologis secara berkelanjutan. Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi trauma dan proses hukum ini sendirian," ujar Maruli.

Maruli juga mendorong Kementerian Hak Asasi Manusia serta Komnas HAM untuk turut serta mengawal kasus ini dari perspektif pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas kesehatan, dan hak atas keadilan. Menurutnya, keterlibatan lembaga HAM penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada penindakan pidana, tetapi juga memastikan pemulihan martabat korban.

"Kasus ini bukan hanya soal penegakan hukum pidana, tetapi juga soal kehadiran negara dalam melindungi martabat manusia. Kementerian HAM dan Komnas HAM perlu ikut mengawal agar hak-hak korban terpenuhi dan proses penanganan dilakukan secara transparan, manusiawi, serta berorientasi pada pemulihan," tambahnya.

Maruli menegaskan, kasus ini harus menjadi momentum memperkuat sistem deteksi dini terhadap kekerasan berbasis relasi personal, kekerasan terhadap perempuan, serta tindakan penguasaan, isolasi, dan intimidasi yang kerap tidak terlihat sejak awal. Ia mengimbau masyarakat, keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan aparat kewilayahan untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan, penyekapan, atau pembatasan komunikasi yang mencurigakan.

"Tidak boleh ada korban yang menderita dalam diam selama bertahun-tahun. Lingkungan sosial harus berani melapor bila melihat tanda-tanda kekerasan. Negara, aparat, keluarga, dan masyarakat harus bekerja bersama agar peristiwa serupa tidak terulang," tutup Maruli.

Maruli memastikan Komisi XIII DPR RI akan terus memberi perhatian terhadap perlindungan korban, pemenuhan hak asasi manusia, serta penguatan koordinasi antar-lembaga dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang berdampak serius terhadap keselamatan dan martabat warga negara.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News