MPR RI For Papua Resmi Dibentuk Langkah Strategi Tuntaskan Konflik

Jakarta, MPOL - MPR RI For Papua resmi dibentuk sebagai langkah strategi tuntaskan konflik demikian Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, yang juga Ketua Forum MPR For Papua membahas dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Rabu (23/4) di MPR, DPR, DPD RI Jakarta.

Baca Juga:

• Komite I DPD RI ke Papua, Perkuat Pembahasan RUU Pelindungan Masyarakat Adat
• Jaga Hak Adat Terpenuhi, Dr. Filep Wamafma Usulkan Adanya Dinas Masyarakat Adat
• MPR Bukan Sekadar Parlemen, Tapi Penjaga Kebangsaan

Forum ini bertujuan membangun komunikasi dan mengoordinasikan penyelesaian persoalan-persoalan di Tanah Papua melalui mekanisme konstitusional di bawah naungan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan.

MPR FOR PAPUA terdiri dari seluruh anggota MPR yang berasal dari enam provinsi di wilayah Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Dalam kesempatan tersebut, Yorrys menyampaikan urgensi persoalan di tanah Papua, diantaranya terkait dengan Food Estate dan Freeport.

"Saya pikir MPR FOR PAPUA secara intens harus segera melakukan komunikasi kepada pemerintah dan stakeholder guna mengatasi persoalan Food Estate yang kurang tepat pemilihan lokasinya, sehingga lahan padi yang sejatinya sebagai lumbung pangan malah saat ini terendam air, sehingga harus ada antisipasi penanganan lebih lanjut," tutur senator dari Papua Tengah.

Menurut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, wadah ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan MPR, untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan.

" MPR FOR PAPUA menjadi perpanjangan bagi MPR guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik."

Dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, MPR FOR PAPUA akan aktif berdialog dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat. Sebagai upaya untuk memperoleh berbagai pandangan dan rumusan langkah-langkah strategis demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Terkait tindak lanjut ke depan, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan meminta Ketua MPR FOR PAPUA untuk segera berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait. "Kami akan komunikasikan beberapa persoalan itu dengan menteri dan stakeholder yang menangani persoalan Papua."

Dalam kesempatan ini Ketua MPR RI menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan MPR FOR PAPUA kepada Yorrys Raweyai dan jajaran pengurus untuk masa bakti 2025-2030. Keanggotaan MPR FOR PAPUA diisi oleh seluruh Anggota DPD dan DPR Daerah Pemilihan Tanah Papua yang seluruhnya berjumlah 42 orang.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News