Hari Kebebasan Pers 3 Mei: Ketua Umum PWI Pusat Desak Negara Selamatkan Demokrasi Lewat Pers yang Sehat

Jakarta, MPOL - Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengingatkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia makin nyata. Ia menegaskan, negara tidak boleh tinggal diam melihat krisis yang melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi.

Baca Juga:

• Silaturahmi dan Halal Bihalal, Batalyon Para Komando 463 Pasgat Pererat Sinergi dengan Media Sumut
• Pererat Sinergi, Danrem 022/PT Gelar Silaturahmi Bersama Insan Pers
• Farianda Putra Sinik Apresiasi Buka Puasa Bersama CPI Food Division dengan Insan Pers

"Kita seperti lupa bahwa Reformasi 1998 telah melahirkan Undang-Undang Pers yang tegas menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Fungsi kontrol pers harus didukung semua pihak," kata Hendry dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Menurut Hendry, kerentanan utama justru datang dari dalam tubuh industri pers itu sendiri. Sekitar 90 persen perusahaan media di Indonesia disebutnya mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan wartawan. Dalam kondisi seperti itu, independensi wartawan pun terancam.

"Kalau pers sakit, fungsi kontrolnya goyah. Ini bisa dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu dan merusak sendi demokrasi," tegasnya.

Hendry menyerukan agar negara hadir aktif memulihkan ekosistem media. Tidak cukup hanya melalui regulasi, tapi juga dengan kebijakan nyata yang menjamin keberlangsungan perusahaan pers dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

"Pers yang sehat akan menjaga demokrasi tetap sehat. Negara harus ambil peran, karena berharap pada masyarakat sipil atau publik semata tidak cukup. Banyak yang sinis pada pers akibat ulah segelintir media yang tidak profesional," ujarnya.

Ia juga menyoroti tren kekerasan terhadap wartawan yang kembali terjadi. Hendry menilai penangkapan wartawan dengan tuduhan obstruction of justice, insiden kekerasan saat peliputan aksi May Day, dan upaya membungkam kritik terhadap RUU TNI adalah tanda seriusnya kemunduran kebebasan pers di Indonesia.

"Negara harus menjamin tidak ada lagi kriminalisasi atau pengkerdilan terhadap wartawan. Bila ini dibiarkan, demokrasi kita akan tumbang pelan-pelan," kata Hendry.

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini, kata dia, harus menjadi momentum koreksi bersama. "Kita harus kembali pada semangat awal: bekerja untuk rakyat Indonesia, menjaga kepentingan bangsa di atas segalanya. Hanya pers yang nasionalis yang akan relevan bagi masa depan negeri ini," tutupnya.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News