Ketua BKSAP DPR RI: Dunia Baru Tak Bisa Dihadapi dengan Peta Lama

Jakarta, MPOL - Dunia baru tak bisa dihadapi dengan peta lama demikian Mardani Aki Sera mengatakan dalam diskusi buku "New World, New Perspective, New Approach" yang diterbitkan BKSAP, Kamis (22/5) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• 80 Tahun Kemerdekaan Menyiapkan Generasi Emas untuk Abad Kedua Indonesia
• Kunker ke Seoul Korea Selatan, Dr. Maruli Siahaan SH.MH: Indonesia Perlu Membangun Hotline Nasional Terpadu LPSK Dapat Diakses Kapan Saja
• Pentingnya Percepatan Pengesahan RUPU Energi Baru dan Terbarukan

Menurutnya di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, pentingnya pembaruan perspektif dalam diplomasi dan tata kelola pemerintahan. Pasalnya, dunia tengah memasuki fase baru yang tidak lagi dapat dipetakan dengan kerangka lama.

"Kita hidup dalam dunia baru. Dan seperti kata pepatah, kita tak bisa menemukan pulau baru dengan peta yang lama."

Mardani menyinggung berbagai peristiwa global seperti kebijakan proteksionis Donald Trump, konflik bersenjata di Eropa Timur, serta krisis Timur Tengah pasca serangan 7 Oktober 2023. Menurutnya, rangkaian peristiwa itu menandai perubahan mendasar dalam arsitektur geopolitik dan ekonomi global.

"Termasuk, tantangan baru dari perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan mata uang kripto. Teknologi seperti crypto memang efisien, tapi sekaligus menjadi surga bagi transaksi ilegal lintas negara. Ini mengubah lanskap keamanan siber dan ekonomi global."

Indonesia tengah bersiap untuk memperkuat keterlibatan di forum-forum parlemen internasional seperti AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) dan IPU (Inter-Parliamentary Union). Menurutnya, kolaborasi antarnegara melalui jalur diplomasi parlemen — atau yang dikenal sebagai second-track diplomacy — menjadi semakin penting di era multipolar saat ini.

Tak hanya dalam skala global, Mardani juga menekankan komitmen Indonesia terhadap tata kelola pemerintahan terbuka. Ia menyebut bahwa Indonesia, sebagai pendiri Open Government Partnership (OGP) sejak 2011, kini perlu memperkuat kembali implementasi keterbukaan informasi, termasuk di parlemen.

"Kalau kita ingin beresin negara, kita harus mulai dari parlemen. Dan itu artinya kita harus mendorong open parliament sebagai bagian dari reformasi kelembagaan," tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Di akhir pidatonya, Mardani menyampaikan bahwa peluncuran buku diplomasi parlemen bukan sekadar dokumentasi, melainkan ajakan terbuka untuk berkolaborasi. "Semua bisa mendengar, mengkritik, dan berkontribusi dalam kerja-kerja diplomasi BKSAP," tutur Mardani Ali Sera.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

80 Tahun Kemerdekaan Menyiapkan Generasi Emas untuk Abad Kedua Indonesia

Kunker ke Seoul Korea Selatan, Dr. Maruli Siahaan SH.MH: Indonesia Perlu Membangun Hotline Nasional Terpadu LPSK Dapat Diakses Kapan Saja

Pentingnya Percepatan Pengesahan RUPU Energi Baru dan Terbarukan

Pentingnya Kolaborasi Program CKG dan MBG Untuk Menuju Generasi Emas

Anggota DPR RI Komisi XIII Dr Maruli Siahaan SH.MH Reses Masa Sidang IV di Percut dan Sunggal, Toleransi Wujudkan Masyarakat Madani

Nasionalisme Harus Ditanamkan Sejak Dini Menuju Indonesia Emas 2045