Komisi IV: Segera Reformasi Sistem Tata Niaga Produk Pangan 212 Merek Beras Terbukti Dioplos

Jakarta, MPOL - Komisi IV DPR RI segera reformasi sistem niaga produk pangan 212 merek beras terbukti dioplos demikian Daniel Johan (F.PKB) mengatakan saat rapar kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Rabu (16/7) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Melayat Kerumah Anggota PPSD Siahaan Tanjung Gusta
• Anggota DPR RI Dr Maruli Siahaan SH.MH Apresiasi Penggalangan Dana Depsos GSJA Sumut
• Anggota DPR RI Maruli Siahaan Hadiri Penyerahan Gereja HKBP Bahalimbalo

Menurutnya menyoroti kasus temuan 212 merek beras yang terbukti dioplos. Dia pun meminta agar Kementerian Pertanian (Kementan) segera melakukan reformasi sistem tata niaga produk pangan Indonesia, sehingga tidak terjadi lagi kasus beras oplosan.

Daniel meminta agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga tidak menimbulkan kepanikan pasar.

"Terkait beras oplosan mungkin sangat penting segera dituntaskan, jangan sampai berlarut-karut dan menimbulkan kepanikan pasar."

Ia meminta pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dan konsumen terhadap produk pangan yang mereka beli. Termasuk, mengembalikan kepercayaan konsumen terhadap produsen.

Dia menyatakan, jika kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan dan produsen tidak semakin naik, tapi malah menurun, maka hal itu akan menjadi tantangan berat bagi pemerintah dan produsen untuk memulihkannya.

"Kalau kepercayaan kepada produk dan produsen tidak semakin meningkat, tapi semakin menurun karena kasus berasa oplosan, maka itu menjadi tantangan berat bagi pemerintah dan produsen."

Penanganan kasus beras oplosan tidak cukup hanya sekedar penegakan hukum, tapi juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tata niaga produk pangan, sehingga kasus tersebut tidak terulang lagi.

"Jangan-jangan seluruh produk pangan kita di Indonesia oplosan. Kalau sekarang yang ketahuan kan baru beras. Jangan-jangan yang lain juga oplosan," ungkap Daniel Johan.

Untuk itu, dia mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi terhadap sistem tata niaga produk pangan. Daniel berharap, kasus oplosan tidak terjadi pada produk pangan yang lain, karena akan menimbulkan gejolak pasar dan betul-betul menurun kepercayaan masyarakat.

"Sebelumnya kan ditemukan BBM oplosan, sekarang beras oplosan. Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Segera lakukan reformasi sistem tata niaga pangan kita," tegas Daniel.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News