BUMN Jalankan Peran Ganda, Dorong Pertumbuhan dan Layanan Publik

Jakarta, MPOL - BUMN jalankan peran ganda, dorong pertumbuhan dan layanan publik, demikian pengamat ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Rosdiana Sijabat mengatakan dalam seminar Nasional "Peran BUMN dalam memperkuat Ekonomi Dalam Negeri" Jumat (25/7) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• RUU Kepariwisataan Langkah Strategis Atasi Tantangan Sektor Pariwisata
• Pentingnya Mengembalikan Memori Kolektif Terhadap Sejarah Bangsa Indonesia
• Komisi X DPR RI Tengah Mendalami Penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional Dalami RUU Sisdiknas Lewat Dua Panja Strategis

Menurutnya "Kalau ditanya seberapa penting peranan BUMN dalam perekonomian kita, jawabannya adalah sangat penting." Ia menjelaskan, setidaknya ada dua tugas mulia BUMN yang menjadi dasar kuatnya peran mereka: peran ekonomi dan peran sosial. Sebagai korporasi, BUMN dituntut untuk meraih keuntungan maksimal dan berkontribusi nyata bagi negara melalui dividen, pajak, maupun kontribusi non-pajak. Namun di sisi lain, BUMN juga memikul tanggung jawab pelayanan publik atau public service obligation (PSO).

"Perusahaan BUMN mau tidak mau harus profesional dan profit tebal secara bisnis. Tapi di saat yang sama, BUMN punya amanah sosial menyediakan layanan publik, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang seringkali tidak diminati swasta," paparnya.

Dalam kesempatannya itu, Rosdiana merangkum peran strategis BUMN ke dalam empat narasi utama. Pertama, BUMN berfungsi sebagai agen pembangunan dengan mendukung proyek-proyek strategis nasional (PSN). Ia mencontohkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sebesar 5,2% yang menurutnya dapat tercapai dengan dukungan infrastruktur dan sektor energi yang andal.

"Kalau target PSN 2025–2029 bisa terealisasi, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi sampai 8% yang diharapkan Presiden Prabowo dapat terwujud." Kedua, BUMN juga merupakan pembentuk nilai ekonomi dengan aset besar yang menopang kapasitas produksi nasional. Aset BUMN disebut Rosdiana nilainya mendekati separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang kini mencapai lebih dari Rp22 ribu triliun.

"Ketika BUMN kuat, maka fasilitas produksi tercipta, lapangan kerja terbuka, dan UMKM pun bisa naik kelas, terutama lewat digitalisasi." Peran ketiga, BUMN menjadi penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kontribusi sekitar 18–19 persen setiap tahunnya. Keempat, BUMN berperan sebagai penyedia layanan publik esensial, mulai dari energi, transportasi, hingga telekomunikasi.

"Saat ini BUMN menyerap sekitar 90.000 tenaga kerja langsung, di luar pekerja tidak langsung dan kemitraan dengan pelaku UMKM. BUMN juga berperan menjaga ketahanan sektor-sektor strategis nasional," tutur Rosdiana Sijabat.

Sedangkan anggota Komisi VI DPR RI Firnado H Ganinduto mengatakan peran ekonomi dalam negeri sangat relevan sekali dan krusial terlebih dalam konteks pemulihan ekonomi bahkan pasca pandemi dan kecepatan transformasi nasional bagaimana kita ketahui bersama tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis milik negara tetapi juga merupakan agen pembangunan yang bertugas menjalankan mandat sebagai negara termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pemerataan ekonomi menyediakan layanan dasar dan infrastruktur menggerakkan sektor industri dan UMKM serta menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi yang sedang dijalankan oleh kementerian BUMN termasuk konsolidasi cluster efisien yang terkenal dan digitalisasi BUMN diharapkan menjadi kerja profesional dan kompetitif baik di tingkat nasional maupun global. tidak kalah penting domain juga harus hadir hingga ke pelosok lebih termasuk jendela yang seperti Papua sebagai bagian dari upaya yang mewujudkan keadilan ekonomi.

Dalam kesempatan ini ia berharap channel ini dapat menjadi forum yang mempertemukan berbagai pandangan kritik konstitutif serta solusi bersama guna menguatkan peran BUMN sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri, tutur Firnando.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

RUU Kepariwisataan Langkah Strategis Atasi Tantangan Sektor Pariwisata

Pentingnya Mengembalikan Memori Kolektif Terhadap Sejarah Bangsa Indonesia

Komisi X DPR RI Tengah Mendalami Penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional Dalami RUU Sisdiknas Lewat Dua Panja Strategis

Duta Besar Harus Punya Kualitas Tinggi, Bukan Sekadar Seremonial Politik

Komisi IV: Segera Reformasi Sistem Tata Niaga Produk Pangan 212 Merek Beras Terbukti Dioplos

Anggota DPR RI Dr Maruli Siahaan Dorong Kementerian dan Lembaga Terkait Bangun Sistem Restitusi Lebih Efektif