Ketua MPR RI Menyambut Baik Ikhtiar yang Dilakukan Presiden Prabowo Subianto

Jakarta, MPOL - Ketua MPR RI Menyambut baik Ikhtiar yang dilakukan presiden Prabowo Subianto demikian disampaikan dalam pidato Sidang Bersama DPR/MPR RI Jumat (15/8) di DPR/MPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Indonesia–UEA Rayakan 50 Tahun Diplomatik
• Di Kediaman Jusuf Kalla, Pakar Pemerintahan Soroti Defisit APBN dan Ancaman Melemahnya Daerah
• Kapolda Sumut Terima Tanda Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo

Menurutnya Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyerukan perdamaian dalam forum internasional tentang tata kelola dunia baru, termasuk dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.

Sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN, kita mendorong untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang damai dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara anggotanya.

Kita meyakini bahwa dialog dan diplomasi adalah cara terbaik untuk membina hubungan di ASEAN, termasuk untuk menyelesaikan konflik Kamboja dan Thailand.

Indonesia tidak lahir hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi bangsa lain yang memperjuangkan kemerdekaan dan martabat kemanusiaan.

Tekad luhur ini telah dirumuskan dalam konstitusi dengan visi kemanusiaan yang mulia dan menggetarkan dari Bapak/Ibu pendiri bangsa kita, yang kemudian ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu: "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan."

Begitu juga Badan Pengkajian MPR, dengan didukung Komisi Kajian Ketatanegaraan telah menyelesaikan rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Pada tanggal 6 Agustus 2025, dalam Rapat Gabungan yang dihadiri oleh Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, Badan Pengkajian MPR telah menyampaikan hasil rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Terkait dengan hal tersebut, kami mengajak kepada segenap lembaga-lembaga negara, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, memberikan masukan terkait dengan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara.

Peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni. Peringatan ini menjadi ruang refleksi dan evaluasi moral-konstitusional. MPR mengajak semua elemen bangsa meneguhkan kembali komitmen terhadap agenda pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001.

MPR mengapresiasi upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menindak kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas. Ini langkah awal yang patut didukung secara konsisten oleh semua pihak.

Sebab korupsi bukanlah sekadar kejahatan hukum atau finansial. Ia adalah pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi.

Ia merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan generasi masa depan. Ia menodai ruh kebangsaan kita sendiri.

Etika kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 harus diwujudkan dalam perilaku politik yang jujur, pemerintahan yang bersih, hukum berkeadilan, serta budaya ilmu dan ekologi yang berkelanjutan, tutur Ketua MPR Ahmad Muzani.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News