DPR RI Dukung Gagasan Sekolah Rakyat Prabowo Untuk Atasi Kemiskinan dan Tingkatkan SDM

Jakarta, MPOL - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, dukung gagasan sekolah Rakyat Prabowo untuk atasi kemiskinan dan tingkatkan SDM demikian anggota PKS Komisi X Abdul Fikri Faqih mengatakan dalam diskusi Dialektika Demokrasi "Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia", Kamis (11/9) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Pendidikan Bukan Sekadar Sistem, Tapi Investasi Masa Depan Bangsa
• Maruli Siahaan Kunjungan Sosial Atas Meninggalnya Anggota PPSD Siahaan Sektor 1 Medan
• Maruli Siahaan Dorong Penguatan Layanan Pengaduan dan Pemenuhan Hak Korban

Menurutnya, meski pemerintah telah menggelontorkan dana besar untuk bantuan sosial, sekitar Rp500 triliun setiap tahun, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Padahal, berbagai program seperti BLT, KIP, dan fasilitas pendidikan bagi siswa miskin telah dijalankan.

"Sekolah rakyat bisa menjadi terobosan. Lulusan sekolah ini tidak hanya diminati dunia kerja dan industri, tetapi juga mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, atau bahkan menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha." Ia menilai sekolah rakyat memiliki kurikulum yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Empat orientasi utamanya mencakup nasionalisme, kewirausahaan, kepemimpinan, dan spiritualitas. "Dengan bekal itu, kualitas SDM akan meningkat, sementara kemiskinan dapat ditekan karena para lulusan mampu mengangkat perekonomian keluarganya."

Program sekolah rakyat disebut sudah berjalan dengan sekitar 100 unit. Presiden Prabowo menargetkan jumlahnya bertambah menjadi 200 tahun depan, dan 300 pada tahun berikutnya. "Jika program ini konsisten direalisasikan, maka akan efektif meningkatkan kualitas SDM sekaligus mengurangi kemiskinan. Wajar bila kita semua memberikan dukungan penuh," tutur Fikri.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian (FPKB) mengatakan mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut merupakan langkah mulia yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas.

"Kami di Komisi X DPR sangat mendukung. Mutu dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat harus menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum pengembangan karakter. Dengan begitu, lulusan sekolah rakyat tidak mewarisi kemiskinan orang tua mereka." Keberlanjutan program menjadi hal penting agar siswa Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Selain itu, lulusan bisa dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja sesuai kebutuhan.

"Yang terpenting adalah kontinuitasnya. Mutunya harus dijaga dan lulusannya harus menjawab cita-cita Presiden Prabowo agar anak-anak kita tidak mewarisi kemiskinan dari orang tua mereka." Ia juga menyoroti pentingnya rekrutmen guru yang profesional serta selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan. Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berharap tidak ada kesenjangan kualitas antara guru di Sekolah Rakyat dengan guru di sekolah reguler. "Rekrutmen guru harus dikomunikasikan dengan kementerian pendidikan dasar dan menengah. Jangan sampai ada kesenjangan antara guru di Sekolah Rakyat dengan guru yang sudah ada hari ini."

Meski Kementerian Sosial bukan mitra langsung Komisi X DPR RI, Lalu menegaskan pihaknya siap berdiskusi apabila dibutuhkan untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana. "Cita-cita ini sungguh mulia dari Presiden Prabowo Subianto dan harus kita dukung bersama. Mudah-mudahan Sekolah Rakyat ini bisa berjalan terus dan menjadi solusi nyata bagi anak-anak Indonesia," tegas Lalu Hardian.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News