Wartawan Sebagai Penjaga Semangat Persatuan Bangsa dan Pelopor Identitas Nasional Melalui Bahasa

Jakarta, MPOL - Wartawan sebagai penjaga semamngat persatuan bangsa dan pelopor identitas Nasional melalui bahasa demikian Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan dalam sambutannya Jumat (24/10) dalam acara gathering wartawan di Bandung.

Baca Juga:

• Hadiri Rapat PPSD Siahaan Kota Medan, Begini Pesan Maruli Siahaan
• Hadir Sebagai Anggota DPR RI, Dr Maruli Siahaan Sampaikan Doa dan Penghiburan Kepada Keluarga Berduka Cita
• Wabup Samosir Buka Pelatihan Pembelajaran Berbasis Digital

Menurutnya mengangkat kembali kisah inspiratif dari tahun 1926 tentang wartawan muda asal Madura, M. Tabrani, yang berani mengusulkan istilah "Bahasa Indonesia" sebagai bahasa persatuan, menggantikan istilah "bahasa Melayu" yang saat itu dominan namun dinilai berpotensi memecah belah.

"Jika tanah air dan bangsa disebut Indonesia, maka bahasa pemersatunya pun harus mencerminkan nama tersebut," tegas Muzani, mengutip argumen Tabrani yang kini dikenang sebagai Bapak Bahasa Indonesia.

Melalui tulisan-tulisannya di surat kabar Hindia Baroe, Tabrani mulai mengkampanyekan pentingnya bahasa persatuan yang inklusif dan dapat dimengerti oleh seluruh rakyat.

Sebagai ketua kongres, Tabrani menolak usulan Muhammad Yamin yang mengajukan "bahasa Melayu". Ia menegaskan bahwa "Bahasa Indonesia" lebih tepat secara ideologis dan politis.

Tabrani mendirikan Institut Bahasa Indonesia, mendukung Kongres Bahasa Indonesia I di Solo (1938), dan mengusulkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara. Atas jasanya, M. Tabrani diakui sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2023.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan bahwa wartawan bukan sekadar penyampai informasi, melainkan, penyambung Aspirasi Rakyat.

Menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar dan menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Melalui peliputan kritis, wartawan mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Karya jurnalistik yang membangkitkan semangat nasionalisme turut menentukan arah kebijakan publik.

Di tengah arus informasi digital yang rawan hoaks dan isu SARA, wartawan berperan sebagai verifikator dan penjaga nilai-nilai kebangsaan.

Acara ini menjadi momentum reflektif bagi insan pers dan lembaga negara untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kebhinekaan dan membangun masa depan Indonesia yang inklusif dan berdaulat, tutur Ahmad Muzani. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News