Anggota DPD RI Minta Aturan Utang Daerah ke Pusat Tak Beratkan Masyarakat Daerah

Jakarta, MPOL - Anggota DPD RI minta aturan utang daerah ke pusat tak memberatkan masyarakat daerah demikian anggota DPD RI Yashinta Sekarwangi Mega mengatakan dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan dengan Komite IV DPD RI tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Senin (3/11) di DPD RI Jakarta.

Baca Juga:

• Mohammad Iqbal: Raih WBK, Setjen DPD RI Perkuat Integritas Pelayanan Pendukung Aspirasi Daerah
• Ketua DPD RI Apresiasi Terbitnya Surpres RUU Daerah Kepulauan, Dorong Segera Disahkan Jadi Undang Undang
• Dorong Sinkronisasi Pembangunan Pusat–Daerah melalui Rakernas DPD RI dan Bappeda Se-Indonesia

Menurutnya Ia mewanti-wanti Purbaya agar aturan utang daerah ke pusat tidak rugikan fiskal pemerintah daerah. Pemotongan Transfer ke Daerah mencapai 24,7% menuai protes dari beberapa kepala daerah. Pemerintah pusat pun berkompromi dengan menghadirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Ia menganggap aturan ini bisa membuat daerah kehilangan entitas otonom karena menjadi bergantung sekali pada pusat.

"Saya mendapatkan masukan dari para ekonom yang khawatir bahwa PP No. 38 tahun 2025 bisa membuat daerah kehilangan posisinya sebagai entitas otonom yang menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal, dengan skema harus memohon pinjaman kepada pusat."

Ia juga mewanti-wanti bahwa aturan PP No. 38 tahun 2025 jangan sampai mempersempit ruang fiskal daerah sehingga daerah menaikkan pajak dan retribusi yang justru memberatkan masyarakat kelas menengah di daerah.

"Catatan berikutnya adalah cicilan pinjaman yang harus dibayar dari APBD bisa mempersempit ruang fiskal untuk layanan masyarakat. Seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Lalu untuk menutup kekurangan pemda kemungkinan menaikkan pajak dan retribusi daerah, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, atau pajak konsumsi yang membuat beban kelas menengah di daerah semakin terhimpit."

Catatan terakhir yang disampaikan Yashinta menekankan bahwa jangan sampai aturan ini hanya menjadi solusi jangka pendek bagi daerah yang memiliki fiskal rendah, kemudian menjadi jebakan hutang dalam jangka panjang.

"Terakhir saya menghimbau agar aturan utang daerah ke pusat yang diberlakukan untuk daerah dengan fiskal rendah justru bisa membuat daerah justru terjebak dengan utang dengan pemerintah pusat pada jangka panjang," tutur Yashinta.

Dalam kesempatan ini Menkeu Purbaya mengatakan memastikan bahwa aturan PP Nomor 38 tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat tidak akan memberatkan daerah. Dia mengaku masih menyusun mekanisme teknis agar aturan ini benar-benar menjadi solusi bagi fiskal dan masyarakat daerah.

"Terkait PP No. 38 ini tidak perlu ditakutkan berlebihan karena saya yakin ini menjadi solusi bagi kebutuhan anggaran daerah yang ingin memperbaiki pelayanan publik. Teruntuk regulasi teknis juga masih kita kaji dengan mendengarkan catatan dari para ekonom dan masyarakat. Tentu saya juga berharap aturan ini justru menjadi solusi kebutuhan fiskal daerah," tutur Purbaya, Menteri Keuangan. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News