Indonesia Sudah Masuk Tahap Krisis Iklim, Transisi Energi Harus Dipercepat

Jakarta, MPOL - Indonesia sudah masuk tahap Krisis Iklim, Transisi Energi harus dipercepat demikian Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan dalam refleksi akhir tahun 2025 Senin (29/12) di MPR/DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Polemik Berakhir, Masjid Al Ikhlas Setuju Direlokasi
• Telkom Property Turut Aktif Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana di Sumatera
• Reses di 22 Titik Dapil Sumut I, Anggota DPR RI Maruli Siahaan: Berbagai Persoalan dan Masukan Dari Masyarakat Menjadi Bahan Penyusunan Kebijakan DPR

Menurutnya Indonesia saat ini tidak lagi berada pada tahap perubahan iklim, melainkan telah memasuki fase krisis iklim. Refleksi akhir tahun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir, khususnya terkait isu energi terbarukan, kemandirian energi, lingkungan hidup, dan krisis iklim.

"Saya sudah tidak ingin lagi menggunakan istilah perubahan iklim, karena faktanya Indonesia sudah berada pada tahap krisis iklim, satu tingkat di atas perubahan iklim dan satu tingkat di bawah bencana iklim," ujarnya.

Menurut Eddy, dampak krisis iklim sudah sangat nyata dirasakan masyarakat. Pola musim yang tidak menentu, curah hujan ekstrem, serta panas ekstrem telah memicu berbagai bencana alam di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Jawa Tengah, dan Bali, yang berdampak pada manusia, infrastruktur, serta perekonomian.

Di sisi lain, Eddy menyoroti potensi besar Indonesia di sektor energi. Indonesia memiliki cadangan energi fosil yang melimpah, termasuk gas dan batu bara, serta potensi energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, air, angin, dan arus laut yang tersebar di seluruh wilayah.

Namun ironisnya, Indonesia masih bergantung pada impor energi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti BBM, LPG, dan diesel. Karena itu, Eddy menekankan pentingnya percepatan transisi energi guna mengurangi ketergantungan impor sekaligus menyediakan energi yang bersih dan berkelanjutan.

"Pengembangan energi terbarukan bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga solusi ekonomi dan kemandirian energi nasional."

Komitmen pemerintah dalam pengembangan energi bersih melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2034. Dalam rencana tersebut, Indonesia akan membangun hampir 73 gigawatt pembangkit baru, dengan sekitar 52 gigawatt berasal dari energi baru dan terbarukan.

Eddy menilai langkah ini membuka peluang besar bagi penciptaan green jobs, pertumbuhan industri manufaktur nasional, serta penguatan ekonomi berkelanjutan. Untuk merealisasikan rencana tersebut, dibutuhkan investasi sekitar 190 miliar dolar AS atau setara Rp3.400 triliun dalam 10 tahun ke depan.

"Investasi ini diperkirakan dapat menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan kerja hijau dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PDB nasional."

Selain itu, Eddy juga mendorong pengembangan ekonomi karbon, yang dinilainya dapat tumbuh pesat karena Indonesia telah memiliki payung hukum yang mendukung.

"Transisi energi tidak boleh tertunda lagi. Ini adalah kebutuhan mendesak demi masa depan lingkungan, ekonomi, dan generasi mendatang," tutur Eddy Soeparno. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News