Waspada Hoaks di Era Digital: Amelia Anggraini Tekankan Disiplin Verifikasi sebagai Benteng Ruang Publik

Jakarta, MPOL - Waspada Hoaks di era digital tekanksn disiplin verifikasi sebagai benteng publik demikian anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Waspada Berita Hoax di Media Sosial: Cerdas Menjalin Informasi" Rabu (18/2) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Anggota DPR RI Dr Maruli Siahaan Berikan Tali Kasih Kepada Pomparan Tuan Pagaraji Medan Selatan II
• Pesta Bona Taon Pomparan Tuan Pagaraji Tambunan Medan Selatan II Tahun 2026 Berlangsung Hikmad, Maruli Siahaan Berikan Tali Kasih
• Anggota DPR RI Maruli Siahaan Hadiri Pesta Bona Taon PPSD Siahaan Sektor 56 Marindal

Menurutnya pentingnya disiplin verifikasi dan prinsip jurnalistik yang ketat untuk melawan maraknya berita hoaks di ruang digital, yang kini menjadi ruang publik utama bagi lebih dari 229 juta pengguna internet di Indonesia.

Amelia mengungkapkan kekhawatiran atas tingginya angka hoaks: 2.330 kasus tercatat pada 2023 (lebih dari separuh bermuatan politik), dan hampir 219 kasus pada semester I 2024, hampir menyamai total tahun sebelumnya. "Ini bukan gangguan kecil, melainkan risiko sistemik global."

Hoaks dirancang memancing emosi sehingga menyebar lebih cepat daripada berita faktual. Oleh karena itu, tugas jurnalis adalah memastikan kebenaran didukung metode, SOP, dan etika yang tepat.

Ia mengingatkan formula 5W+1H sebagai "rem keselamatan" dan prinsip cover both sides bukan formalitas, melainkan prasyarat sebelum tayang, terutama untuk berita investigasi atau tuduhan yang merusak reputasi.

Amelia juga menekankan tiga prinsip operasional: jangan publikasikan sebelum diklarifikasi, klarifikasi sebagai perlindungan bukan pembenaran kesalahan, dan hindari sensasi dengan menerapkan "3S": fakta jelas, sumber jelas, dan framing adil. Ia juga memperingatkan tantangan baru berupa manipulasi visual dan AI yang memudahkan pembuatan konten palsu.

"Di era algoritma, klarifikasi sering menyebar lebih lambat dibanding hoaks. Maka verifikasi harus jadi prioritas nomor satu."

Amelia menekankan kualitas informasi berkaitan langsung dengan keamanan nasional, kohesi sosial, dan demokrasi. Hoaks bisa menjadi "senjata perang" pemecah belah. Dalam pembahasan regulasi seperti RUU Disinformasi dan RUU Pertahanan Digital, ia mendorong keseimbangan antara penegakan aturan dan perlindungan kebebasan berekspresi. "Jangan sampai obatnya lebih berbahaya daripada penyakitnya."

Kunci mengatasi hoaks, menurut Amelia, adalah kolaborasi antara jurnalis, pemeriksa fakta, platform digital, pemerintah, dan masyarakat. Ia memuji Biro Pemberitaan DPR RI sebagai contoh bahwa kecepatan bisa beriringan dengan akurasi, ketegasan dengan keadilan, dan kritik dengan fakta.

"Di era digital, kita tidak hanya melawan hoaks, tapi kita juga sedang menjaga martabat ruang publik. Dan sebagai penjaga terdepan itulah kawan-kawan jurnalis, dengan kedisiplinan dan berita yang benar serta bertanggung jawab," tutur Amelia Anggraini. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News