Jakarta, MPOL -Pemerintah harus perketat pengawasan risiko mudik motor dan Lonjakan Tiket
Lebaran 2026, demikian Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saiful Huda dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk "Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Kamis (5/3) di DPR RI Jakarta.
Baca Juga:
Menurutnya Ia meminta pemerintah memperketat pengawasan transportasi menjelang arus mudik
Lebaran 2026, terutama terkait lonjakan harga tiket, kendaraan over dimension over load (ODOL), hingga tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pemudik sepeda motor.
Pemerintah harus memastikan tarif tiket transportasi tetap terkendali agar masyarakat tidak terbebani saat ingin pulang ke kampung halaman. Ia menegaskan, tradisi mudik yang telah menjadi momen penting bagi jutaan keluarga Indonesia tidak boleh terganggu oleh lonjakan harga.
"Jangan sampai masyarakat ingin mudik tapi terhalang tiket yang naik. Pertemuan keluarga yang sudah setahun ditunggu tidak boleh terganggu karena hal ini."
Selain harga tiket, Komisi V juga menyoroti keberadaan kendaraan besar yang melanggar aturan dimensi dan muatan atau ODOL. Kendaraan jenis ini dinilai kerap menjadi penyebab kecelakaan serta kerusakan jalan, sehingga perlu penindakan tegas di lapangan.
Saiful juga mengingatkan potensi gangguan pada layanan transportasi, termasuk keterlambatan jadwal perjalanan, terutama di sektor penerbangan. Menurutnya, koordinasi antarinstansi harus diperkuat untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.
Isu lain yang mendapat perhatian adalah maraknya angkutan mudik ilegal atau yang disebutnya sebagai "angkutan umum zombie". Modus ini biasanya menggunakan mobil pribadi atau kendaraan perusahaan yang dioperasikan layaknya angkutan umum tanpa pengawasan keselamatan yang memadai.
"Beberapa kecelakaan fatal beberapa tahun lalu terjadi karena kendaraan semacam ini beroperasi bolak-balik tanpa pengawasan. Ini harus diawasi secara langsung," tutur Syaiful Huda.
Sedangkan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menekankan perlunya penanganan serius terhadap berbagai isu ini demi memastikan perjalanan pulang kampung berjalan aman dan lancar, mengingat dampaknya yang besar bagi jutaan masyarakat.
Ia menyoroti isu ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Mengingat waktu yang tinggal sekitar 12 hari menjelang puncak mudik dan proses pengadaan yang memakan waktu 30-50 hari, ia berharap pasokan energi dapat terjaga dengan baik.
"Kalau persoalan energi ini serius dan tidak terkontrol, kepolisian tidak perlu pusing mengatur lalu lintas karena kendaraan tidak bisa bergerak. Semoga pasokan BBM aman hingga usai mudik."
Kedua, terkait volume pergerakan masyarakat. Meskipun hasil survei menunjukkan potensi penurunan jumlah pemudik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 150 juta orang, Djoko menilai program makan gratis yang menciptakan lapangan kerja mungkin hanya mengurangi sekitar 10 juta pemudik. Ia juga mencatat adanya perubahan pola pergerakan, di mana sebagian orang mungkin hanya bepergian dalam jarak dekat antar kota di sekitar Jabodetabek, bukan perjalanan jarak jauh.
Ketiga, isu keselamatan transportasi menjadi perhatian mendesak. Berdasarkan data bulan Desember lalu, sebanyak 62% bus wisata dalam kondisi tidak baik. Padahal, bus wisata menjadi moda utama untuk program mudik gratis.
"Ini sangat mengkhawatirkan. Saya juga meminta agar anggaran keselamatan tidak dipangkas, karena pemangkasan anggaran berdampak langsung pada menurunnya pengawasan dan standar keselamatan di lapangan."
Mengenai mudik menggunakan sepeda motor, Djoko sependapat dengan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saiful Huda bahwa program mudik motor gratis yang selama ini dilakukan tidak memberikan dampak signifikan. "Data menunjukkan hanya 1% dari pemudik motor yang memanfaatkannya, ibarat memberi garam di lautan. Angka kecelakaan masih tinggi karena jumlah sepeda motor sendiri terus bertambah, mencapai 84% dari total kendaraan bermotor. Sebaiknya program ini dihapus dan dananya ditambahkan untuk mudik gratis menggunakan moda lain yang lebih aman," sarannya.
Ia juga menyarankan opsi pengiriman motor melalui kapal laut bagi pemudik yang membutuhkan kendaraan di kampung halaman, mengingat rata-rata rumah tangga di Indonesia sudah memiliki 1-2 sepeda motor.
Keempat, masalah infrastruktur jalan dan tol. Djoko mengingatkan kesiapan 6 jalan tol fungsional, 4 di Jawa dan 2 di Sumatera, yang diharapkan membantu mengurai kemacetan. Namun, ia menyoroti masih banyaknya jalan berlubang, seperti di ruas Kaligawe, Semarang, yang belum selesai diperbaiki. Selain itu, penerangan jalan umum (PJU) yang sering tidak berfungsi juga menjadi masalah yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, meskipun terkendala anggaran.
"Jalan tidak boleh berlubang, dan jika ada kerusakan harus diberi tanda. Jalan yang buruk bisa menimbulkan tuntutan hukum sesuai Pasal 273 jika menyebabkan kecelakaan fatal," tutur Djoko Setijowarno. (ZAR)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Baringin MH Pulungan
