DPD RI Serap Aspirasi Daerah, Soroti Ketahanan Pangan hingga Konflik Papua

Jakarta, MPOL - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) serap aspirasi daerah soroti ketahanan pangan hingga konflik Papua demikian Sidang Paripurna ke 19 Jumat (22/5) di DPD RI Jakarta.

Baca Juga:

• Kolaborasi Bulog Sumut Dengan Komite II DPD RI, Salurkan Beras dan Minyak Goreng Premium
• DPD RI Tinjau Alur Keberangkatan di Embarkasi YIA Pastikan Jemaah Haji Nyaman
• Halal Bi Halal ISMI, Ketua DPD RI Sultan: Ini Era Kebangkitan Melayu

Menurutnya hasil penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) yang dihimpun sejak 24 April hingga 13 Mei 2026. Berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di sejumlah daerah meliputi pembangunan desa, distribusi energi subsidi, perlindungan pekerja migran, pendidikan, kesehatan di wilayah 3T, ketahanan pangan, hingga situasi keamanan dan konflik kemanusiaan di Papua.

Penyampaian aspirasi di Sub Wilayah Barat I yang diwakili Muhammad Nuh dan Almira Nabila Fauzi menyoroti tantangan pembangunan desa, penguatan kapasitas aparatur, kepastian status tenaga non-ASN, distribusi BBM subsidi bagi nelayan, perlindungan pekerja migran, perempuan dan anak, hingga efektivitas penyaluran APBN dan dana transfer daerah. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan ketimpangan sarana pendidikan dan distribusi tenaga pendidik, sehingga DPD RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan desa, pemerataan subsidi energi dan layanan pendidikan, serta percepatan penyaluran anggaran daerah agar pembangunan lebih efektif dan merata.

"Transparansi penggunaan anggaran negara perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih nyata" tutur Almira.

Pada kesempatan yang sama, penyampaian aspirasi di Sub Wilayah Barat II diwakili oleh Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Fahira Idris. Masyarakat menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Pemilu guna memberikan kepastian hukum Pemilu 2029. Selain itu, masyarakat juga menyoroti pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg, dampak El Nino terhadap ketahanan pangan, perlindungan pekerja migran Indonesia, dampak fluktuasi nilai tukar terhadap sektor pariwisata daerah, serta pemerataan distribusi guru dan tenaga pendidik.

DPD RI mengusulkan penguatan regulasi pemilu, pengawasan distribusi subsidi, serta peningkatan perlindungan dan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

Di kawasan Sub Wilayah Timur I, aspirasi disampaikan oleh Muhammad Hidayattollah dan Andhika Mayrizal Amir. Aspirasi masyarakat menyoroti disharmonisasi regulasi kawasan hutan yang menghambat pembangunan desa, keterbatasan kewenangan daerah, rendahnya kesejahteraan guru perbatasan, serta minimnya layanan kesehatan di wilayah 3T. Menindaklanjuti hal tersebut, DPD RI merekomendasikan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Desa, UU Kehutanan, UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Kesehatan dengan fokus pada reformulasi tata kelola dana desa, harmonisasi regulasi pusat-daerah, penguatan kesejahteraan guru dan perlindungan pendidikan anak, serta pemerataan tenaga kesehatan, fasilitas medis, dan akses layanan BPJS bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan.

Sedangkan di Sub Wilayah Timur II, aspirasi disampaikan oleh Hasby Yusuf dan Frits Tobo Wakasu. Masyarakat menyoroti meningkatnya ancaman keamanan sosial, eksploitasi anak, penyalahgunaan narkoba, pinjaman online ilegal, dan kejahatan siber yang memerlukan penguatan literasi digital dan perlindungan sosial. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan, perlindungan perempuan dan anak di wilayah adat dan 3T, penguatan investasi daerah, hingga sinkronisasi regulasi pendidikan juga menjadi perhatian utama masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Khusus isu nasional di Papua, masyarakat menilai situasi keamanan dan konflik kekerasan masih memerlukan langkah penyelesaian yang lebih komprehensif. Pendekatan keamanan yang diterapkan belum sepenuhnya mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat sipil. Maka perlu evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan melalui pendekatan yang humanis, persuasif, menjunjung hak asasi manusia, serta memperkuat sinergi pemerintah, aparat keamanan, lembaga independen, dan masyarakat sipil demi terciptanya perdamaian berkelanjutan di Papua.

"Selesaikan masalah Papua dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, jangan ada pembiaran bagi masyarakat Papua, tutur Hasby Yusuf. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News