Penghargaan Opini WTP ke-20 Berturut-turut, Bukti Komitmen DPD RI Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Jakarta, MPOL - Penghargaan opini WTP ke 20 berturut-turut bukti DPD RI wujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, demikian Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, dalam kegiatan Penyerahan, Rabu (5/8) di Jakarta.

Baca Juga:

• DPD RI Sampaikan Undangan Sidang Bersama Tahunan Pada Mantan Wapres Yusuf Kalla
• Penrad Siagian Kawal Hak Warga Pondok Buluh Simalungun, Tegaskan Masyarakat Harus Jadi Penerima Manfaat Reforma Agraria
• Inventarisasi Masalah Pansus Papua, Temui DPR Kabupaten Puncak

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-20 yang diterima DPD RI secara berturut-turut sejak tahun 2006, sekaligus mencerminkan konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini WTP diserahkan oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, kepada Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025.

Pemberian opini WTP merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional BPK RI dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta penerapan prinsip-prinsip good governance di lingkungan kementerian dan lembaga negara.

Kehadiran Sekretaris Jenderal DPD RI dalam acara tersebut menegaskan komitmen Sekretariat Jenderal DPD RI untuk terus mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, akuntabel, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK RI juga menjadi instrumen evaluasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas tata kelola organisasi serta efektivitas pelaksanaan program kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Dalam jesempatan ini, Mohammad Iqbal mengatakan DPD RI berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu, konsisten, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

"Alhamdulillah, capaian Opini WTP yang ke-20 secara berturut-turut ini menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjaga pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prestasi ini sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan kepada DPD RI."

Hasil pemeriksaan BPK akan selalu menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

"Melalui sinergi yang erat antara BPK RI dengan seluruh kementerian dan lembaga, diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan terpercaya," tutur Mohammad Iqbal. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News