Ketua DPD RI - Panglima Kopassus Kolaborasi Program Karya Bakti Skala Besar Di Bengkulu 

Jakarta, MPOL - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI akan bekerjasama dalam merealisasikan program pengabdian Angkatan Darat Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu, demikian saat Kedua putera terbaik Bengkulu itu melakukan pembicaraan intensif terkait realisasi program KBSB di ruang kerja ketua DPD RI, Selasa (29/9) di DPD RI Jakarta.Menurutnya kehadiran Panglima Kopassus Letjend Djon Afriyandi pagi ini dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB. Kopassus memang ditugaskan dan perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terluar Dan terdepan (3T)."

Baca Juga:

• Sultan B. Najamudin Dorong Kolaborasi TNI dan Pemda Percepat Pembangunan di Daerah
• Komite I DPD RI ke Papua, Perkuat Pembahasan RUU Pelindungan Masyarakat Adat
• Jaga Hak Adat Terpenuhi, Dr. Filep Wamafma Usulkan Adanya Dinas Masyarakat Adat

Terkait dengan peran DPD RI, kata Sultan, pihaknya akan berkoordinasi dengan semua pihak khususnya kementerian lembaga terkait untuk turut berkolaborasi dalam program KBSB ini.

"TNI Angkatan Darat juga DPD RI sangat memahami bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang justru belum sepenuhnya disiapkan oleh negara. Sementara itu, di saat yang sama Pemerintah daerah merasa sedang kekurangan anggaran," tegasnya.

Oleh Karena itu, TNI AD melalui Kopassus berupaya serius melakukan terobosan pengabdian yang berorietasi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat daerah melalui program KBSB, tutur Sultan.

Sementara itu, Panglima Kopassus Letjend Djon Afriyandi mengungkapkan program KBSB meliputi pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor hingga operasi katarak dan lain-lain. Jenis program ini merupakan hasil penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dandim, Korem hingga Kodam.

"Mengapa kami perlu terlibat dalam agenda pembanguan di daerah tertinggal Dan terdampak bencana, karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T Dan Daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektifitas," tutur Djon Afriyandi. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News