Komite II DPD RI Dorong Penguatan Konektivitas Transportasi di Papua

Jakarta, MPOL - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong penguatan konektivitas transportasi di Papua melalui pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dan menyeluruh, demikian Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu, didampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdul Waris Halid, Anggota Komite II DPD RI dari Papua Henock Puraro, Senin (28/9) di kantor Bupati Jayapura, Papua.

Baca Juga:

• Komite IV DPD RI Rampungkan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK RI
• Ketua DPD RI - Panglima Kopassus Kolaborasi Program Karya Bakti Skala Besar Di Bengkulu 
• Sultan B. Najamudin Dorong Kolaborasi TNI dan Pemda Percepat Pembangunan di Daerah

Menurutnya dalam forum koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Bupati Jayapura, Papua, aoʻnggota Komite II DPD RI Henock Puraro Forum dipimpin Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu, didampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdul Waris Halid, Anggota Komite II DPD RI dari Papua Henock Puraro, serta anggota Komite II DPD RI lainnya.

Komite II DPD RI Henock Puraro mengatakan Kabupaten Jayapura memiliki posisi strategis sebagai salah satu simpul transportasi di Papua. "Kami memilih Kabupaten Jayapura karena kabupaten ini menjadi hub transportasi yang terintegrasi di Provinsi Papua. Pembahasan pada pertemuan ini berfokus pada sistem transportasi yang terintegrasi.

Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Yocku menegaskan transportasi merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan Papua. Menurutnya, Kabupaten Jayapura memiliki posisi strategis karena menjadi simpul pergerakan orang dan barang.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu menyampaikan Komite II DPD RI tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konektivitas sebagai upaya mendukung terciptanya sistem transportasi nasional yang terintegrasi.

"RUU Konektivitas ini akan membahas sarana dan prasarana transportasi serta konektivitas antardaerah. Nanti akan diatur agar tidak ada monopoli harga tiket pesawat pada jalur penerbangan tertentu," tutur Badikenita.

Transportasi tidak hanya berfungsi memindahkan manusia, tetapi juga mendukung distribusi barang dan pemenuhan kebutuhan pokok serta logistik masyarakat.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa transportasi menjadi salah satu penggerak pembangunan daerah karena menyediakan konektivitas bagi aktivitas ekonomi, seperti industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata.

Kementerian Perhubungan juga menjelaskan tiga strategi utama peningkatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan, yakni memperkuat konektivitas antarpulau secara nasional dan global, meningkatkan efisiensi konektivitas multimoda antara simpul dan wilayah hinterland, serta mengembangkan angkutan massal perkotaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, dari aspek infrastruktur jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan Deni menyampaikan sejumlah koridor prioritas yang ditangani pemerintah, termasuk Trans Papua Segmen VII Jayapura–Memberamo–Elelim–Wamena dan ruas jalan di Kabupaten Jayapura.

Menurut Deni, pembangunan sebagian ruas Trans Papua Segmen VII juga menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, masih terdapat 20 jembatan semipermanen pada segmen tersebut.

Dari sisi transportasi udara, perwakilan InJourney Airports menyampaikan bahwa Bandara Sentani menjadi salah satu simpul utama penerbangan di Papua dan melayani penerbangan perintis ke 18 wilayah kabupaten. Pengelola bandara juga memberikan berbagai insentif kepada maskapai untuk membuka rute baru dan meningkatkan frekuensi penerbangan.

Sementara itu, PT Pelindo menyampaikan sejumlah tantangan dalam pengembangan konektivitas pelabuhan di Jayapura, antara lain pembangunan ekosistem transportasi laut yang terintegrasi, pengembangan pelabuhan dan dermaga, serta kebutuhan pendanaan dan investasi.

PT Pelni juga menjelaskan bahwa jaringan angkutan kapal Pelni telah menghubungkan Papua dengan sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Makassar hingga Jayapura. Saat ini terdapat delapan kapal penumpang trayek reguler yang singgah di wilayah Papua.

Dari aspek pertanahan, perwakilan Kementerian ATR/BPN Papua menyampaikan bahwa hingga 2026 lahan Bandara Sentani yang telah disertifikatkan mencapai 144 hektare, sedangkan Pelabuhan Depapre yang telah disertifikatkan mencapai 14,5 hektare.

Sementara itu, perwakilan TNI menekankan pentingnya konektivitas darat untuk membuka akses menuju wilayah pedalaman Papua. Keterbatasan akses transportasi dinilai turut memengaruhi distribusi kebutuhan pokok dan pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah pedalaman.

Komite II DPD RI menilai berbagai masukan tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan regulasi dan sinergi antarsektor dalam penyelenggaraan transportasi nasional, khususnya di Papua.

Hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan bagi Komite II DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi sekaligus menjadi masukan dalam penyusunan RUU inisiatif DPD RI tentang Konektivitas.

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari komitmen DPD RI untuk mendorong konektivitas yang terintegrasi dan menyeluruh di seluruh Indonesia, khususnya wilayah timur. Penguatan konektivitas diharapkan dapat membuka akses, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendukung pemerataan pembangunan di Papua dan wilayah Indonesia lainnya, tutur Badikenita Br. Sitepu. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News