Ketua Komite III DPD RI Dorong Evaluasi Sistem Keolahragaan Nasional Perkuat Kualitas dan Capaian Prestasi

Jakarta, MPOL - Ketua Komite III DPD RI dorong evaluasi sistem keolahragaan nasional perkuat kualitas dan capaian prestasi demikian Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, Rabu (7/10) di DPD RI Jakarta.Menurutnya mengapresiasi kerja keras tim Indonesia yang berhasil membawa pulang 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu atau 39 medali dan berada di peringkat ke-16 Asia usai gelaran Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Hasil pasca kompetisi bergengsi tersebut menjadi momentum pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan, anggaran dan metode pembinaan olahraga nasional berkaitan dengan optimalisasi perolehan prestasi pada event selanjutnya.

Baca Juga:

• Dua Smelter PTFI Kembali Operasi, Kapasitas Hilirisasi Tembaga Nasional Menguat
• Pentingnya Propemperda DKI 2027 Menjawab Persoalan Nyata Warga Jakarta
• Komite III DPD RI Desak Pemerintah Perkuat Akuntabilitas dan Mekanisme Pertanggungjawaban Atas Kejadian Keracunan MBG

"Kami apresiasi perujuangan tim nasional kita berlaga di ajang Asian Games. Selamat atas capaian prestasi dan medali. Kami juga mendorong agar selalu ada evaluasi internal untuk terus memperkuat timnas kita mulai dari proses pembinaannya, kualitas pelatihan, pembibitan dan pengembangan atlet sampai pada awarding atau penghargaan kepada atlet kita."

Dirinya lantas menyoroti anggaran olahraga nasional yang cukup besar. Pada 2025, pagu definitif Kemenpora ditetapkan sekitar Rp2,33 triliun, dengan alokasi awal sekitar Rp1,71 triliun untuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Setelah penyesuaian dan efisiensi, pagu Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga menjadi sekitar Rp1,576 triliun.

Bahkan dalam program 2025, pemerintah mengalokasikan antara lain sekitar Rp447,2 miliar untuk fasilitasi pembinaan 845 olahragawan nasional, Rp190,9 miliar untuk sarana olahraga prestasi dan sport science, serta sekitar Rp21,8 miliar untuk pelatihan pelatih/instruktur.

"Evaluasi juga penting untuk mengetahui penggunaan anggaran menghasilkan peningkatan kualitas atlet dan prestasi yang terukur. Ini yang harus diaudit dan dievaluasi. Pemerintah juga perlu mengevaluasi dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kesinambungan pembinaan. Pasalnya pada 2025, Kemenpora menyatakan bahwa setelah efisiensi, pola Pelatnas berubah dari rencana pembinaan jangka panjang menuju fokus pada event yang berlangsung pada tahun berjalan."

"Kami menilai pembinaan atlet berprestasi membutuhkan program jangka panjang, bukan hanya intensif ketika Asian Games atau Olimpiade sudah dekat. Kalau pembinaan berubah menjadi event oriented, kita akan terus menghadapi masalah yang sama. Atlet dipersiapkan menjelang pertandingan, kemudian setelah pertandingan selesai program kembali berubah. Padahal atlet membutuhkan siklus latihan, kompetisi, pemulihan, sport science dan pendampingan yang berkelanjutan," tutur Filep.

Sekretaris MPR RI For Papua itu mendorong evaluasi mencakup pada efektivitas penggunaan anggaran, metode pembinaan atlet sejak usia dini, sistem talent scouting, kesinambungan Pelatnas, kualitas dan sertifikasi pelatih, sport science dan teknologi, nutrisi dan kesehatan atlet, sistem kompetisi nasional, pembinaan atlet daerah, sarana dan prasarana, tata kelola induk cabang olahraga, kesejahteraan atlet serta sistem regenerasi atlet.

"Setiap cabang olahraga yang mendapatkan dukungan besar dari negara harus memiliki indikator yang jelas mengenai jumlah atlet binaan, kualitas kompetisi, peningkatan performa, target kualifikasi dan prestasi internasional. Serapan 90 persen tidak otomatis berarti prestasi olahraga meningkat. Yang harus diukur adalah outcome-nya seperti banyaknya atlet yang berkembang, banyaknya atlet yang lolos kualifikasi internasional, berapa medali yang dihasilkan, dan bagaimana regenerasinya."

Atas dasar tersebut, Filep mendorong pemerintah membentuk Satgas Evaluasi Sistem Keolahragaan Nasional. Satgas harus bekerja secara independen, berbasis data dan melibatkan Kemenpora, DPD RI, DPR RI sesuai kewenangan, KONI, NOC Indonesia, induk organisasi cabang olahraga, pemerintah daerah, akademisi, ahli sport science, pelatih serta mantan atlet.

"Satgas harus melakukan evaluasi terhadap anggaran, kebijakan, pembinaan, organisasi dan prestasi dari tingkat pusat sampai daerah. Hasil akhirnya harus berupa peta persoalan nasional, audit efektivitas pembinaan, rekomendasi perbaikan sistem, serta roadmap prestasi menuju Olimpiade 2028 dan Asian Games berikutnya."

"Talenta olahraga Indonesia tidak hanya berada di Jakarta atau Pulau Jawa. Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan dan daerah lainnya memiliki potensi besar. Kita harus memastikan anak-anak daerah memiliki jalan yang jelas dari sekolah, klub, daerah, Pelatnas sampai panggung internasional," tutur Filep. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News