Filep: Afirmasi Pendidikan Nakes Harus Jawab Kekurangan SDM di Papua Barat

Jakarta, MPOL - Afirmasi Pendidikan Nakes Harus Jawab Kekurangan SDM di Papua Barat, demikianSenator Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., mengapresiasi Kementerian Kesehatan RI yang merespons aspirasi daerah melalui Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Prioritas Nasional Tahun 2026. Kamis (15/10) di Papua Barat.

Baca Juga:

• Senator DPD RI Dwi Ajeng Sekar Respaty Dorong Penguatan Regulasi dan Percepatan Penanganan Bencana di Kepulauan Riau
• R.A. Yashinta Sekarwangi Mega Inisiasi Jogja Youth Town Hall, Ajak Pelajar Bahas Kebijakan Publik hingga Isu Lingkungan
• Dua Dekade UU Guru dan Dosen, DPD RI Jaring Suara Pendidik Yogyakarta

Filep menilai, kebijakan afirmasi pendidikan tenaga kesehatan merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan mendasar pembangunan kesehatan di daerah, terutama keterbatasan jumlah dan ketimpangan distribusi nakes, serta sulitnya masyarakat di wilayah terpencil memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

"Aspirasi daerah yang diperjuangkan harus bermuara pada kebijakan konkret. Pendidikan afirmasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas kesempatan putra-putri daerah menempuh pendidikan kesehatan sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat. Kami apresiasi dan menyambut baik program ini."

Pembangunan infrastruktur perlu didukung dengan pembangunan SDM nakes secara seimbang. Pasalnya, ketersediaan nakes yang kompeten dan pemerataan penempatannya merupakan persoalan yang harus ditangani secara serius.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat data kesehatan, pada 2024 hanya 19,2 persen puskesmas di Papua Barat yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Sembilan jenis tersebut mencakup dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi lingkungan, tenaga laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian.

Sementara itu, data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang dipublikasikan oleh Badan Pengarah Papua pada 2025 menunjukkan bahwa dari 80 puskesmas yang tercatat dalam tabel tersebut, 11 puskesmas belum memiliki dokter umum dan 57 puskesmas belum memiliki dokter gigi. Data yang sama memperlihatkan bahwa sejumlah kabupaten masih menghadapi kesenjangan pemenuhan tenaga kesehatan.

Pendidikan Afirmasi Jadi Solusi Jangka Panjang Masalah Kesehatan

Filep berpandangan, program afirmasi pendidikan tenaga kesehatan dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia daerah secara berkelanjutan.

"Persoalan kekurangan dan ketimpangan tenaga kesehatan membutuhkan keberpihakan kebijakan. Pendidikan afirmasi harus jadi jalan untuk membuka kesempatan bagi putra-putri daerah agar dapat mengenyam pendidikan tinggi dan berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat."

Kebijakan afirmasi perlu memperhatikan kebutuhan nakes di setiap kabupaten, termasuk kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, tenaga keperawatan, bidan, tenaga gizi, tenaga laboratorium, dan tenaga kesehatan lainnya.

"Namun perlu diingat, bantuan pendidikan saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memastikan adanya peluang karir dengan perencanaan kebutuhan nakes, dukungan selama pendidikan, serta kebijakan penempatan dan retensi nakes sesuai ketentuan yang berlaku. Daerah terpencil dan wilayah dengan akses transportasi terbatas butuh pendekatan khusus. Insentif, ketersediaan rumah dinas, sarana pelayanan, serta jaminan keamanan dan kenyamanan kerja perlu menjadi bagian dari strategi pemerataan tenaga kesehatan."

Jaminan Kesehatan Harus Diimbangi dengan Ketersediaan Layanan yang Memadai. Ketua Komite III DPD RI yang membidangi Kesehatan itu, selain persoalan SDM, tantangan lainnya adalah memastikan masyarakat benar-benar dapat mengakses pelayanan kesehatan.

Program Papua Barat Sehat, misalnya, mencatat tingkat keaktifan kepesertaan sebesar 98,68 persen per 1 September 2026, dengan sisa kuota sekitar 16.910 jiwa yang masih perlu dioptimalkan melalui verifikasi dan pemutakhiran data.

"Kepesertaan aktif tidak otomatis menjamin masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah dan cepat apabila puskesmas kekurangan tenaga, obat-obatan tidak tersedia, atau pasien harus menempuh perjalanan jauh untuk dilayani. Maka perlu koordinasi antara Kemenkes, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu diperkuat."

Filep menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya dapat diukur secara nyata. Keberhasilan program afirmasi dapat diukur diantaranya dari bertambahnya tenaga kesehatan yang kompeten, meningkatnya pemerataan penempatan, dan membaiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Ia mendorong agar Kementerian Kesehatan membuka informasi mengenai persyaratan penerima, kuota, cakupan pembiayaan, serta mekanisme seleksi secara transparan. "Selain itu, pemda perlu proaktif menyusun data kebutuhan nakes yang terintegrasi agar dukungan pendidikan benar-benar menjawab kekurangan nakes di lapangan," tutur Filep. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News