IDI Tak Dilibatkan Dalam Proses Penyusunan PP Nomor 28 Tahun 2024 Mengatur Edukasi dan Pelayanan Kesehatan

Jakarta, MPOL - IDI (Ikatan Dokter Indonesia) tak dilibatkan dalam proses penyusunan PP Nomor 28 Tahun 2024 mengatur Edukasi dan Pelayanan Kesehatan demikian Wakil Ketua IDI Slamet Budiarto mengatakan dalam forum Legislasi "Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana UU Kesehatan Langkah Cepat Lindungi Kesehatan Masyarakat" bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades (Virtual), anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Selasa (6/8) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Zakat Pegawai Bank Sumut Biayai Pendidikan Ratusan Pelajar
• Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Diduga Distributor Mengalihkan ke Daerah Lain
• Ketum PP AMPG Serahkan SK Sekjen Hasil Revitalisasi Kepengurusan

Menurut Slamet Budiarto mengaku IDI tak dilibatkan dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan . PP tersebut mengatur soal edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi meliputi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.

Hal sangat menyayangkan langkah pemerintah yang merumuskan PP Kesehatan tak melibatkan IDI. Padahal, banyak pihak yang akan melaksanakan turunan aturan terkait PP tersebut.

"Mungkin dalam pembuatan PP ini memang seharusnya pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan tinggal 2 bulan, tentunya Presiden terpilih kan punya tim juga memang seyogianya melibatkan tim tersebut dalam pembuatan PP ini." Sekadar informasi, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuai pro kontra. Penggabungan banyak kluster di dalam satu PP menjadi salah satu yan menjadi persoalan di masyarakat, tutur Slamet Budiarto.

Sedangkan Edy Wuryanto mengatakan Saya menggaris bawahi saja dari Pak Melki dan dari IDI memang disayangkan kalau dalam menyusun PP ini keterlibatan publik kurang, kalau Komisi IX sudah seringkali rapat tapi dalam konteks menyusun PP ini sudah wewenangnya pemerintah.

Jadi kami berikan kepada pemerintah untuk menyusun PP meskipun tadi sudah disampaikan Pak Melki kami inginnya PP sesuai dengan yang ada di undang-undang tapi ini semua jadi satu PP Omnibus saya baca 1.172 pasal ini bagian anggota DPR. Masa reses ini belum selesai makanya masih dalam tahapan untuk mengkaji dan mudah-mudahan nanti pada masa sidang berikutnya kami akan berdiskusi banyak dengan mitra kementerian kesehatan.

Yang kedua soal mandatory spending ini menjadi perdebatan yang paling alot di rapat Panja karena pemerintah sudah enggak mau lagi anggaran itu terkotak-kotak, sudah dikurangi amanah atau enggak ada dasar 20% untuk pendidikan lalu kami waktu itu menuntut mandatory spending di antara setengah sampai 10% contohnya anatomi APBN menjadi lebih sulit,tutur Edy Wuryanto.

Begitu juga Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan kalau kita mencermati setahun setelah undang-undang kesehatan ini disahkan kita kemudian sudah mendapatkan aturan pelaksanaan undang-undang kesehatan yang kemarin sudah diumumkan oleh presiden pertama kali oleh Pak presiden Jokowi yang kalau kita lihat itu sudah mengatakan berbagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang kesehatan yang memang kita bicarakan kemarin dalam pembahasan tentang kesehatan di tahun yang lalu memang harus diakui bahwa dalam persiapan kemarin itu kita membayangkan atau kami membayangkan yang kemudian dibuat oleh pemerintah ini peraturan pemerintah ini itu dilakukan itu tidak dalam suatu PP itu yang kita ingat.

Yang kita inginkan itu kalau bisa dibuat dalam bentuk cluster kita sudah bahas kemarin kemudian sudah selesai dan dalam pelaksanaan kemudian memang pemerintah nampaknya memiliki pertimbangan bahwa pelaksanaan ini peraturan pemerintah ini itu harus dibuat dalam satu PP yang kemudian keseluruhan dari peraturan presiden undang-undang kesehatan ya sudah kita dan tentu karena ini dibuat sekaligus menjadi satu memang tidak mudah kita apa namanya mencoba menggali lebih dalam tema, tutur Emanuel Melkiades.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News