DPD RI Kalteng Minta Pemerintah Pusat Beri Penjelasan Transparan Soal Food Estate 

"Sementara untuk komoditas singkong di Kabupaten Gunung Mas yang minim study kelayakan dan pelibatan warga, sampai saat ini belum terpantau menghasilkan." Untuk itu masyarakat diajak untuk menilai food estate secara obyektif. "Demi keberlangsungan tujuan mulia proyek ini, disarankan agar pemerintah segera melakukan audit termasuk pada aspek lingkungan."

Baca Juga:

• Pentingnya Kolaborasi Lintas Pihak dan Teknologi Mengatasi Karhutla
• RUU Kepariwisataan Langkah Strategis Atasi Tantangan Sektor Pariwisata
• BUMN Jalankan Peran Ganda, Dorong Pertumbuhan dan Layanan Publik

Ia berharap Food estate di Kalteng bagaimana pun mesti didorong agar berhasil. Untuk mencapai keberhasilan, proyek food estate mesti digarap secara profesional dan terarah.

Lebih jauh ia menyebut agar proyek ini tidak dipakai untuk kepentingan politik golongan, tapi untuk politik pangan nasional, guna terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan.

"Saya sangat berharap, jangan sampai Proyek Lahan Sejuta Hektar pada masa lalu yang gagal total terulang kembali di Kalteng. Niat sangat baik dari Presiden, tetapi perencanaan dan pelaksanaannya yang buruk akhirnya meninggalkan bencana bagi rakyat dan Kalteng," tuturnya mengenang proyek sejenis di era orde baru.

Untuk itu ia mendorong rakyat dan pemangku kepentingan juga mesti terlibat, termasuk mengawal proyek besar ini. Pengawalan ini menurutnya seperti prinsip 5K. Dimana masyarakat diharapkan senantiasa Kritis, Konstruktif dan Konstitusional dalam segala sesuatu, termasuk mengawal pembangunan.

Kritik ini disampaikan secara penuh Kesantunan demi Kebersamaan. "Bukan semata demi mencari-cari kesalahan belaka. Saatnya kita berbuat yang baik dan nyata bagi Kalteng dan bangsa, serta negara kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" tegas Teras Narang. *

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pentingnya Kolaborasi Lintas Pihak dan Teknologi Mengatasi Karhutla

RUU Kepariwisataan Langkah Strategis Atasi Tantangan Sektor Pariwisata

BUMN Jalankan Peran Ganda, Dorong Pertumbuhan dan Layanan Publik

Pentingnya Mengembalikan Memori Kolektif Terhadap Sejarah Bangsa Indonesia

Komisi X DPR RI Tengah Mendalami Penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional Dalami RUU Sisdiknas Lewat Dua Panja Strategis

Duta Besar Harus Punya Kualitas Tinggi, Bukan Sekadar Seremonial Politik