Jelang Pilkada Serentak 2024, DPD RI Minta Hak Politik Rakyat Terjamin

Jakarta, MPOL - Jelang Pilkada serentak 2024 DPD RI Minta Hak Politik rakyat terjamin demikian Ketua DPD RI Sultan B Najamudin Selasa (19/11) di DPD RI Jakarta.

Baca Juga:

• Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Upaya Bangsa Untuk Naik Kelas

Menurutnya pelaksanaan Pilkada serentak tinggal hitungan jari lagi yaitu pada tanggal 27 November 2024. Untuk itu DPD RI meminta jajaran penyelenggara Pilkada (KPU, Bawaslu dan DKPP) baik pusat maupun daerah agar memastikan hak-hak politik rakyat bisa dijamin dengan baik.

"Kami minta kepada seluruh jajaran penyelenggara Pilkada agar memastikan hak-hak politik rakyat. DPD RI juga meminta kepada ASN, TNI dan POLRI wajib bersikap netral serta independen sehingga seluruh proses penyelenggaraan Pilkada serentak dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai."

Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 terdiri dari 545 daerah meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu agenda penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia di tingkat lokal. "Pilkada kali ini merupakan tonggak sejarah baru bagi seluruh rakyat Indonesia karena dilaksanakan serentak secara nasional. Hal ini menunjukan komitmen penuh dalam menjalankan demokrasi dan otonomi daerah di Indonesia."

Sultan juga berpesan bahwa DPD RI sesuai tugas dan wewenangnya harus berkontribusi membawa bangsa ini menghasilkan kepemimpinan di daerah ke arah yang lebih baik. Pada masa sidang ini, pengawasan atas pelaksanaan Pilkada menjadi prioritas DPD RI bersama seluruh Anggota Komite I, Komite II, Komite III dan Komite IV di daerah pemilihan masing-masing. "Kita semua harus bekerjasama mewujudkan Pilkada serentak yang aman, damai, dan demokratis, tutur Sultan B Najamuddin."

Sementara itu pada laporan reses, Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Carel Simon Petrus Suebu mengatakan Pilkada serentak di sembilan kabupaten/kota menjadi tantangan tersendiri di Papua. Salah satu aspek terpenting yang perlu diantisipasi yaitu keamanan. "Aspek keamanan menjadi prioritas dalam penyelengaraan Pilkada serentak di Papua. Kami meminta Polri dan TNI bisa sigap baik sebelum atau sesudah pelaksanaan Pilkada di Papua."

Begitu juga anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Cerint Iraloza Tasya menjelaskan bahwa masih ada pelanggaran yang terjadi di Sumatera Barat terutama yang dilakukan oleh pasangan calon. Ia mengutarakan banyak pasangan calon yang melakukan kampanye diluar jadwal. "Saat kami reses, kami menerima laporan bahwa banyak pasangan calon yang kampanye diluar jadwal."

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Tengah Muhdi menuturkan jelang Pilkada serentak di Jawa Tengah yang terdiri 29 kabupaten, 6 kota ,dan 1 provinsi berjalan dengan baik. Namun pihaknya meminta KPU untuk bisa memastikan distribusi logistik pemilu tepat waktu.

"Secara umum sampai tanggal 17 November 2024 lalu masih berjalan dengan baik. Namun baru-baru ini kami menerima laporan bahwa ada politik uang di beberapa wilayah, maka ini menjadi catatan kami. Selain itu, KPU juga harus memastikan distribusi logistik dan kesiapan sistem Sirekap saat perhitungan agar berjalan lancar," tutur Muhdi. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News