Rapat Paripurna DPR RI Bahas Pilkada serta Isu Pilkada

Jakarta, MPOL - Rapat Paripurna DPR RI bahas Pilkada serta isu Pilkada yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Kamis (5/12) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Rangkaian HUT Ke 62 Partai Golkar, Maruli Siahaan Gerakkan Gotong Royong Antisipasi Banjir Di Medan Timur, Respon Aspirasi Warga
• Perkuat Konsolidasi dan Perluas Jaringan, Tim Relawan Palito Bentuk Tim Pemenangan Maruli Siahaan di Amplas Selambo dan Marindal 2
• Maruli Siahaan Melayat ke Rumah Duka di RSPAD, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Ibunda Tomy Winata

Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR. mengagendakan pengesahan hasil uji kelayakan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029.

"Sebelumnya, izinkanlah saya atas nama pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, menyampaikan duka yang mendalam kepada korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air." "Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar selalu sigap dalam memitigasi dan menangani dampak bencana alam, khususnya pada saat ini, yang memasuki musim hujan," tutur Puan Maharani.

Terkait fungsi anggaran, DPR pun telah melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 serta penyesuaian rencana kerja dan anggaran setiap mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2025. Khususnya. "Pemerintah, dengan penambahan kementerian/lembaga, harus dapat mengelola Belanja Negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan," pesan Mantan Menko PMK tersebut.

Puan kemudian menyinggung BPK RI yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024. Ia mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemerintah pusat, yang terdiri dari 80 kementerian/lembaga dan 1 Bendahara Umum Negara.

"Kami juga mengapresiasi BPK RI yang telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen bersama DPR RI dan BPK RI dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," tutur Puan.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Puan menyebut DPR memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

"Antara lain pelaksanaan berbagai program Pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada pangan, PHK massal di berbagai sektor industri, seleksi P3K guru honorer, maraknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, penyalahgunaan senjata api oleh Anggota Polri."

"Pilkada serentak dan netralitas aparatur negara, penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, antisipasi dan mitigasi terhadap cuaca ekstrem, dan ketersediaan bahan pokok dan kesiapan transportasi maupun infrastruktur dalam menghadapi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025," tutur Puan Maharani.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News