Legislator PKS Dorong Pemerintah Stabilkan Pasar Harga Pangan Naik Jelang Ramadhan

Jakarta, MPOL - Legislator PKS dorong Pemerintah stabilkan pasar, harga pangan naik mejelang Ramadhan demikian anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengatakan dalam Dialektika Demokrasi "Menjaga Stabilitas harga Pangan jelang Ramadhan," bersama pengamat Ekoomi Indef Eko Listiyanto, Kamis (27/2) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Madrasah Diniyah Awaliyah Afdeling IX Kebun Bah Jambi PTPN IV Regional II Diresmikan
• OJK Kukuhkan Komite Pengembangan Keuangan Syariah
• PTPN IV Regional II PKS Bah Jambi Salurkan Bantuan TJSL Rehab Mushollah Bah Joga

Menurut Riyono fenomena ini dan menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah daya beli masyarakat yang terus menurun. "Dinamika ini selalu terjadi setiap tahun. Namun, yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pemerintah hadir untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan."

Berdasarkan data FAO, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk pangan bergizi mencapai USD 4,47 per hari atau sekitar Rp 69.000. Angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (USD 4,3), Filipina (USD 4,1), Vietnam (USD 4), dan Malaysia (USD 3,5).

Mahalnya harga pangan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk daya beli masyarakat yang lemah dan kebijakan penetapan harga yang sering terlambat. Komisi IV DPR RI telah melakukan pemantauan harga di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Hasilnya, ditemukan bahwa harga beras, minyak goreng, cabai, ayam, dan ikan mengalami kenaikan. Harga beras Bulog, misalnya, berada di kisaran Rp 12.000–13.000 per kilogram, sementara harga ayam potong naik dari Rp 35.000 menjadi Rp 38.000 per kilogram.

Riyono menyoroti peran Bulog yang dinilai belum mampu mengendalikan harga di pasar karena hanya menguasai sekitar 3–5% peredaran beras nasional. "Bulog harus lebih diperkuat, jangan sampai hanya menjadi pemain kecil di pasar." Terkait solusi, Riyono mengkritik ketergantungan pemerintah pada operasi pasar yang selama ini dianggap sebagai "obat sementara." Ia mengusulkan adanya 'Bulog mini' di setiap Kabupaten/Kota untuk menjaga stabilitas harga pangan secara lebih efektif.

Dengan anggaran sekitar Rp 16 triliun yang tersedia di Badan Pangan Nasional untuk menyerap 3 juta ton beras, Ia berharap pemerintah dapat lebih cepat bertindak agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat menjelang Ramadan. "Pangan adalah kebutuhan dasar. Jika harga tidak terkendali dan daya beli masyarakat melemah, dampaknya bisa luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini yang harus kita cegah," tutur Riyono..

Sedangkan Eko Listiyanto, mengatakan terkait dengan menjaga stabilitas harga pangan menjelang lebaran ini pertama begini ya jadi yang sering disampaikan pemerintah itu biasanya stok ada ya produksi mencukupi bahkan berlebih gitu ya semua aman begitu ya. Memang kalau dilihat dari pergerakan harga sejauh ini itu masih benar kata Pak Riyono ya dalam batas toleransilah artinya ada kenaikan ada mulai terasa ada kenaikan tapi memang belum puncaknya gitu itu hal wajar sih karena memang kita ya juga puasa aja belum kan gitu ya dan apalagi lebaran.

Jadi memang apa istilahnya ya ada mulai terasa kenaikan tapi memang masih dalam batas toleransi, artinya ya kalaupun mau intervensi yaitu memang tidak perlu jor-joran dulu ya di di saat sedang terjadi kenaikan karena pada sisi yang lain kenaikan harga itu sebetulnya juga info profit ya bagi petani kan gitu sebetulnya apalagi produknya pangan begitu termasuk pengusaha ya oke ya. Jadi untuk bisa mengantisipasi lonjakan harga ya di momen puasa dan lebaran itu.

Pertama kalau dari sisi komoditas ya puasa dan lebaran itu ya memang yang paling besar biasanya kenaikan inflasinya itu memang soal pangan ya bahan makanan ya tadi sudah disebutkan jenis-jenisnya oleh Pak Riyono, ya dari mulai beras cabe gitu ya terus beberapa daging yang termasuk minyak begitu itu memang sering ya menjadi sumber dari inflasi ya itu juga terjadi di per tahun lalu dan lebaran-lebaran sebelumnya begitu.

Nah yang kedua yang juga mungkin penting karena tadi disinggung soal daya beli gitu ya itu transportasi transportasi itu juga pasti meningkat biasanya ya harga tiket naik tapi yang lebih penting dari itu pemerintah juga biasanya mentoleransi Oke ada kenaikan misalkan ada aturan kan gitu ya kadang-kadang naik 10% atau 15% problemnya biasanya kejadian di lapangan enggak kayak gitu lebih problematik lagi yang rata-rata mendapatkan kenaikan harga tiket, tutur Eko Listiyanto. ***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Madrasah Diniyah Awaliyah Afdeling IX Kebun Bah Jambi PTPN IV Regional II Diresmikan

OJK Kukuhkan Komite Pengembangan Keuangan Syariah

PTPN IV Regional II PKS Bah Jambi Salurkan Bantuan TJSL Rehab Mushollah Bah Joga

Pentingnya Transformasi Digital Ditubuh Korlantas Polri

Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

DJP Sumut I Dampingi Pemprov Sumut dan Pemkab Deli Serdang Teken PKS Optimalisasi Pajak