Komunikasi Publik Pemerintahan Prabowo - Gibran Masih Buruk, Pejabat Sering Tunjukkan Sikap Nirempati dan Egois

Jakarta, MPOL - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran masih buruk, sejumlah menteri, pejabat negara di Kabinet Merah Putih sering menunjukkan sikap nirempati, egois dalam menjawab berbagai kesulitan yang dihadapi warga masyarakat.

Baca Juga:

• FWK Minta Presiden Prabowo Jadikan Pergantian Menteri Momentum Memperbaiki Ekonomi Rakyat
• Peliput Erupsi Anak Krakatau Belum Ditemukan, FWK Minta Kepolisian Lanjutkan Pencarian Secara Maksimal
• Diskusi FWK: Keseriusan Presiden Tangani Karhutla Tidak Bisa Ditunda, Segera Siapkan Anggaran

"Komunikasi publik perlu empati, pejabat negara perlu mendengar kesulitan yang dihadapi masyarakat. Sikap egois, denial yang sering dipertontonkan pejabat negara hanya akan menambah persepsi buruk sebagian masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,"ujar Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane dalam diskusi kebangsaan di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Hadir dalam diskusi ini, mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 1999-2022 Hendry Ch Bangun; Sekretaris FWK Dr Budi Nugraha; sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pendiri FWK seperti M Nasir; Dadang Rachmat; Umi Sjarifah, Rudy Sitompul dan Herwan Pebriansyah.

Tanggal 1 Juli 2026, saat peringatan Hari Bhayangkara, Presiden Prabowo meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk merasakan penderitaan rakyat dan menjaga kepercayaan rakyat. Dua poin itu mendapat sorotan khusus dalam diskusi kebangsaan FWK.

Mantan wartawan senior Kompas, Hendry Bangun mengatakan, komunikasi dengan empati sangat diperlukan agar rakyat yang susah tahu pemerintah peduli. Kesulitan ekonomi rakyat meningkat--- akibat krisis energi global dan melemahnya kurs rupiah--- harus bisa dikomunikasikan dengan bahasa baik dan memberi harapan agar dapat membangun kepercayaan publik.

Meningkatnya beban hidup, bukan saja karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok, kondisi ini diperberat karena hilangnya mata pencarian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami sebagian orang. Ada fenomena, ibu-ibu memunggut sisa sayuran di pasar--- Untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga.

"Disamping komunikasi dengan empati, pejabat negara harus memiliki 'sense of crisis' agar kesulitan rakyat tidak menumpuk dan berkepanjangan,"tambah M Nasir, mantan wartawan Kompas lainnya.

FWK mencatat, komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran masih buruk karena mengabaikan empati dan "sense of crisis". Tidak heran jika pejabat negara berpidato, sering ditanggapi nitizen negatif di media sosial.

Kebijakan menaikkan harga Pertamax. Pemadaman listrik secara bergiliran di Jawa. Penjelasan terkait isu Koperasi Merah Putih adalah contoh-contoh kurangnya empati dan 'sense of crisis'. Di sini beberapa pejabat negara memposisikan "si paling tahu", "si paling mengerti" dan mengabaikan dampak, kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Dalam istilah wartawan senior M Nasir, ini sikap "mentang-mentang", saya pejabat maka saya harus didengar, harus dimengerti, tapi di sisi lain tidak peduli dengan kesulitan yang dihadapi rakyat.

Herry Sinamarata, Koordinator Bidang Ekonomi FWK mengatakan, kebijakan transformasi ekonomi dan tantangan Indonesia harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Ekonomi bukan saja soal angka, tapi juga narasi yang dapat menunjukkan arah ke depan sekaligus menumbuhkan optimisme, harapan yang lebih baik. (Rin)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News