Korwil PMPHI Sumut Sebut Surat Purnawirawan TNI ke MPR/DPR Harus Ditindakjantuti

Simalungun, MPOL -Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) Drs Gandi Parapat mengatakan, surat kelompok Purnawirawan ke MPR/DPR

Baca Juga:

• Terkait Kelangkaan BBM, Gandi:Tak Memuji Kadis Perindag dan ESDM Namun Perlu Diketahui Mereka Cepat Kordinasi dengan Pertamina
• Gandi: Bupati dan Ephorus HKBP Sama-sama Benar Dalam Hal RSU Tarutung
• Prabowo Harus Jamin Kesehatan Jokowi dan Kelancaran Sidang di PN Melawan Tifa-Roy

agar Gibran Rakabuming Raka dipecat sebagai Wakil Presiden (Wapres) harus ditindaklanjuti secara positif, jangan dianggap sepele dan bukan karena kebencian kepada Jokowi.

"Kita harus bangga kepada para Purnawirawan yang tetap menjaga keutuhan dan kehormatan NKRI. Para Purnawirawan TNI tidak bodoh menyumbangkan segalanya untuk kepentingan bangsa dan negara", kata Gandi Parapat kepada wartawan, Minggu di Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumut, Minggu (8/6/2025).

Dikatakan, Prabowo yang selama ini dinilai tidak memperdulikan keutuhan NKRI, tapi setelah dia Presiden sepertinya tau tugas dan tanggungjawabnya yang membuat para mantan pembantu/menteri Jokowi yang dipaksakan untuk dipakai Prabowo ketar-ketir seperti menyesal memilih Prabowo.

Prabowo sudah menunjukkan sikap kepada keluarga Jokowi dan pembantunya untuk bersikap adil. Gibran selaku Wapres tidak diberi kepercayaan ke pemakaman Paus di Patikan, namun Jokowi yang diutus atas nama Indonesia dan Jokowi sepertinya bangga tidak bertanya kenapa tidak Wapres yang diutus.

Demikian juga ada beberapa tamu negara yang menerima atas negara adalah Menteri AHY, bukan Wapres Gibran.

"Jadi kami sangat yakin berita tentang Gibran dan keluarga Jokowi pasti diyakini Prabowo", sebut Gandi.

"Jadi kalaupun Prabowo tidak melarang Kejagung menyebut nyebut nama Jokowi, anak dan menantunya itu sangat positif. Kalaupun ada niat kelompok tertentu untuk menghabisi Prabowo, kami sangat yakin Prabowo tidak pengecut dia akan tunduk dan takut kepada UU yang memerintah dia", lanjutnya.

Jadi menurut Korwil PMPHI SumutGandi Parapat, DPR/ MPR harus berterima kasih kepada para Purnawirawan yang membuat surat agar Gibran segera diganti. Apabila MPR/DPR tidak segera menindak lanjuti sikap Purnawirawan diluar Luhut dan lainnya, masyarakat luas pasti akan melangkah", tutup Gandi Parapat.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News