Medan, MPOL -Kegaduhan di tubuh Partai
Golkar Sumatera Utara pascapencopotan Musa Rajekshah (
Ijeck) dari jabatan Ketua DPD
Golkar Sumut tanpa alasan yang jelas masih terus berlanjut. Situasi ini kian diperparah dengan munculnya keresahan kader, menyusul mencuatnya nama Bupati Labuhanbatu Utara, Hendri Sitorus, yang disebut-sebut akan menggantikan posisi
Ijeck.
Baca Juga:
Menanggapi kondisi tersebut, Kader Senior Partai
Golkar, Dr. KRT. H.
Hardi Mulyono Surbakti, MAP., mengingatkan Ketua Umum DPP
Golkar agar tidak memaksakan Hendri Sitorus—yang merupakan putra mantan Bupati Labura, Buyung Sitorus—untuk menduduki jabatan Ketua DPD
Golkar Sumut.
Menurut Hardi, dari berbagai aspek, Hendri Sitorus dinilai belum layak memimpin
Golkar Sumut. Selain baru seumur jagung menjadi kader
Golkar, yang bersangkutan juga berpotensi menghadapi persoalan hukum terkait jabatannya sebagai kepala daerah.
"Dari berbagai aspek, anak Buyung Sitorus itu sangat tidak layak memimpin
Golkar Sumut," tegas Hardi, Selasa.
Hardi menjelaskan, apabila pergantian Ketua DPD
Golkar Sumut dimaksudkan untuk kepentingan masa depan partai sekaligus mendukung kebijakan Gubernur Sumut Bobby Nasution, maka
Golkar Sumut sebenarnya memiliki sejumlah kader mumpuni yang memiliki kapasitas dan kedekatan personal dengan gubernur saat ini.
Ia menyebutkan setidaknya lima nama yang dinilai layak memimpin
Golkar Sumut, yakni Irham Buana Nasution, Rolel Harahap, Yasir Ridho Lubis, Andar Amin Harahap, serta tokoh muda
Golkar Rahmadianshah.
"Kelima nama tersebut layak dari aspek ketokohan dan juga kedekatan personal dengan Gubernur Sumut," ujarnya.
Lebih lanjut, Hardi mengingatkan bahwa
Golkar Sumut selama ini tetap menjadi partai besar dan diperhitungkan karena dipimpin oleh figur-figur dengan ketokohan yang telah teruji. Ia menyebut sejumlah nama besar yang pernah memimpin
Golkar Sumut, seperti Mudyono, Effendi Ritonga, Yunus Harahap, Ali Umry, Syamsul Arifin, Ajib Shah, Ngogesa Sitepu, hingga Musa Rajekshah.
"Jelas sekali, kualitas anak Buyung Sitorus yang disiapkan menggantikan
Ijeck sangat jauh berbeda dengan tokoh-tokoh yang pernah memimpin
Golkar Sumut," katanya.
Karenanya, Hardi mendesak DPP
Golkar agar Musyawarah Daerah (Musda)
Golkar Sumut yang direncanakan berlangsung pada awal 2026 mendatang benar-benar membuka ruang kompetisi bagi kader-kader terbaik
Golkar Sumut.
"Musda harus menjadi arena adu gagasan dan kepemimpinan. Ini kesempatan bagi kader terbaik
Golkar Sumut untuk maju sebagai Ketua DPD
Golkar Sumut," ujarnya.
Ingatkan Plt Ketua
Golkar Sumut
Dalam kesempatan yang sama,
Hardi Mulyono juga mengingatkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD
Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, agar tidak memperkeruh suasana dengan melontarkan pernyataan yang dinilainya tidak benar dan menyesatkan.
"Laksanakan saja tugas yang diberikan DPP kepada Anda di Sumut. Tak perlu melontarkan pernyataan bohong dan menyesatkan yang justru menambah kegaduhan," pintanya.
Hardi menegaskan bahwa Musa Rajekshah telah menyatakan sikap legowo atas pencopotan dirinya, meskipun keputusan tersebut sebelumnya tidak pernah dibicarakan oleh DPP
Golkar dengannya. Sikap tersebut, menurut Hardi, merupakan upaya
Ijeck agar polemik tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
"Seharusnya Doli tidak lagi menimbulkan kegaduhan baru dengan menebar kebohongan. Itu sikap yang picik," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kontribusi Ahmad Doli Kurnia Tanjung selama ini sebagai anggota DPR RI asal Sumatera Utara, baik bagi masyarakat maupun bagi Partai
Golkar Sumut.
"Doli datang seolah-olah menjadi pahlawan di
Golkar Sumut. Padahal, kontribusinya terhadap partai selama ini nyaris tidak terlihat," pungkas Hardi.rel
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Baringin MH Pulungan