Korwil PMPHI Sumut: Resuffle Bukan Yang Utama, Aspirasi Adili 'Rajalama' Harus Perhatian Pemerintah

Medan, MPOL-Aspirasi masyarakat termasuk massa yang tergabung dalam Forum BEM DIY dan Halaqah BEM Pesantren DIY menggelar aksi beberapa waktu yang lalu di Bundaran UGM menuntut agar pemerintah bisa mengadili Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi harus menjadi perhatian Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• PMPHI Sumut Tak Heran Dengan Berbagai Ungkapan Presiden, Gandi: Pilpres 2029 Prabowo Menang Jika Jokowi Tak Capres
• Terkait Soeharto Diprotes Pahlawan Nasional, Gandi: yang Harus Dipikirkan Bagaimana Menjaga Keutuhan NKRI
• PMPHI Sumut Tak Setuju UU Perampasan Aset Koruptor, Gandi: Bisa Negara Ini Dihuni Ribuan Orang Gila yang Baru

Hal tersebut dikemukakan Koordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat di Medan, Minggu (9/2/2025).

Menurutnya, dengan aksi BEM itu Presiden Prabowo dituntut masyarakat bukan hanya me-resuhffle kabinetnya, namun juga dituntut untuk membersihkan nama 'Rajalama' dan keluarganya dari tudingan korupsi melalui pengadilan negara.

Dan demi Bangsa dan Negara jangan berpikir kepentingan pribadi kelompok atau golongan.

"Ribuan masyarakat sudah meminta agar Rajalama diadili. Jadi demi bangsa dan negara, Presiden Prabowo harus mengembalikan kepercayaan seluruh masyarakat kepada pemerintah. Prabowo harus mendukung masyarakat agar rajalama diadili pengadilan negara", ujar Gandi Parapat.

Korwil PMPHI Sumut itu pun sangat yakin jika Rajalama akan legowo daripada diadili rakyat dan juga sangat yakin Rajalama akan bebas murni karena menurut Gandi merupakan orang baik, selalu senyum kepada orang lemah.

"Jadi resuffle atau mengganti menteri yang kelihatan tidak sejalan dengan Prabowo padahal kesayangan Rajalama misalnya Bahlil, Airlangga dan semua Menteri orangnya Rajalama bukan yang utama", ujarnya.

Ditambahkan, dia melihat tuntutan masyarakat yang paling dahsyat kepada Rajalama adalah pemagaran laut di beberapa daerah, seolah Rajalama menjual laut atau kedaulatan negara, padahal imenurut Gandi Rajalama tidak salah. Tapi biar agar masyarakat puas lebih bagus diadili Rajalama oleh pengadilan.

"Kami pun melihat sepertinya Prabowo terjebak mengangkat orang yang tidak berguna dengan menambah Kementerian sehingga beban negara semakin berat, jadi penghematan APBN menjadi dilema", pungkasnya.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News