Sidak Terminal Amplas, Ombudsman RI Temukan Pelayanan Angkutan Mudik Masih Minim

Medan, MPOL: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara memantau kesiapan penyelenggaraan arus mudik lebaran di beberapa simpul transportasi di Kota Medan, satu diantaranya di Terminal Terpadu Amplas, pada Jumat (28/3/2025).

Baca Juga:

• Kaper ORI Sumut : Januari-April Terima 106 Laporan Masyarakat Meningkat Dibanding Tahun Lalu
• Trafik Data Meningkat 21% saat Idulfitri
• Dihadapan Pendidik Wali Kota Ajak Jadikan Idulfitri Sebagai Tonggak Awal Membuka Lembaran Baru

Kegiatan inspeksi mendadak tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Herdensi, mengungkap sejumlah catatan.

Pertama, tidak ada posko angkutan lebaran di Terminal.

Kedua, mayoritas angkutan tidak diperiksa kelayakannya. Selain karena banyak perusahaan otobus (PO) yang tidak masuk ke Terminal, petugas penguji juga minim.

Menurut Kepala Terminal, masih banyak PO yang menaik-turunkan penumpang di pool, tanpa melalui terminal. Pun yang berangkat dari terminal, tidak banyak yang bisa di-ramp check, karena petugas penguji hanya ada satu orang. Jadi hanya difokuskan untuk Angkutan Kota Antar Provinsi. Dan dari sedikit armada yang diuji, sekitar 75% sebenarnya tidak layak jalan, tapi tetap diizinkan berangkat," sebutnya.

Ketiga, pemeriksaan fisik dan narkoba terhadap pengemudi tidak dilakukan secara maksimal.

"Petugas kesehatan hanya datang pada jam-jam tertentu dan hanya sebentar. Jadi sudah pasti tidak semua pengemudi yang diperiksa. Padahal, dalam kondisi high season seperti ini, para pengemudi itu berpotensi mengalami fatig karena kurang istirahat," kata Herdensi.

Kepada Kepala Ombudsman Sumut, Kepala Terminal juga mengeluhkan kendala yang dialami dalam penyelenggaraan pelayanan di tahun ini. Salah satunya adalah pengurangan sejumlah petugas keamanan. Saat ini hanya ada dua orang petugas keamanan pada tiap shift, dengan delapan pintu masuk dan keluar. Padahal, dalam rangka mudik lebaran tahun ini, jumlah pemudik di Terminal Terpadu Amplas mencapai 2.000 hingga 2.500 orang per hari.

Ombudsman berharap, atas sejumlah permasalahan tersebut, ada perhatian dari para pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan juga BNN. (kcu)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kaper ORI Sumut : Januari-April Terima 106 Laporan Masyarakat Meningkat Dibanding Tahun Lalu

Trafik Data Meningkat 21% saat Idulfitri

Dihadapan Pendidik Wali Kota Ajak Jadikan Idulfitri Sebagai Tonggak Awal Membuka Lembaran Baru

Wali Kota Binjai Tinjau Pos Pam Dan Pos Yan Idulfitri 1446 H

Jelang Idulfitri, Pemko Binjai Serahkan Bantuan Sosial Ke Masyarakat

Pemko Binjai Gelar Rakor Persiapan Idulfitri 1446 H, dan Pelaksanaan MTQ Ke-56 Tingkat Kota Binjai