Hak Angket Untuk Bupati DS, Aneh dan Terlalu Mengada Ada

Lubukpakam, MPOL - Anggota DPRD Deli Serdang H Rakhmadsyah SH tak habis pikir melihat ada anggota dewan yang berkeinginan melayangkan hak angket guna memakzulkan Bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Tambunan hanya karena menindak tegas salah seorang kepala desa yang telah berbuat curang kepada warganya.

Baca Juga:

Penegasan itu disampaikan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB} ini usai menelisik sejumlah media mengabarkan ada oknum fraksi Nasdem dan gabungan mengancam akan mengeluarkan hak angket, padahal dua anggota DPRD dari fraksi gabungan itu sendiri mengaku tidak tahu menahu adanya komen salah seorang anggota fraksi yang ingin memakzulkan Bupati.

Dua anggota dewan dari fraksi gabungan itu, Herti br Munthe dan Darbani Dalimunthe tidak pernah diajak rapat maupun musyawarah dalam mengeluarkan statemen fraksinya akan mengeluarkan hak hak angket.

Sebagaimana diketahui, pimpinan Nasdem merupakan calon wakil bupati yang ikut kontestasi pilkada 2024 lalu sedangkan ustadz MAJ, dari fraksi PPP merupakan elemen pendukung utama cabup 03 tersebut.

Saat ditanya wartawan soal apakah ada kemungkinan ini merupakan aksi dari pihak lawan politik dr Asri Ludin semasa bertarung memperebutkan kursi DS 1, H Rakhmadsyah tidak bereni menduga duga, tapi paling tidak, apa yang mereka lakukan tidak rasional.

Kami juga dari Fraksi PKB kalau menemukan kenyataan bahwa bupati telah melakukan aktifitas yang merugikan masyarakat, akan berada di barisan paling depan memintanya mundur, tetapi kalau kinerja masih positif dan itu semua demi kemajuan dan kepentingan masyarakat, tentu akan kami dukung sampai tetes darah terakhir.

Saya bukan menampil hak anggota dewan dan mencampuri hak internal partai apalagi untuk menyerukan hak angket terhadap anggota fraksi untuk bupatinya, tetapi kalau sesama anggota fraksi saja tidak bersesuaian, ini namanya pemaksaan kehendak.

Karena itu juga, sebagai anggota dewan, saya berharap kepada seluruh anggota dewan untuk tidak melahirkan kebijakan atau keputusan tanpa mekanisme yang tepat. keputusan sendiri sendiri akan mengacaukan kita semua, mestinya dalam sebuah kebijakan diambil lewat mekanisme rapat, sidang dan sebagainya, sehingga keputusan yang diambil tidak bersalahan. Bp

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News