Aktivis 98 Himbau Masyarakat Bersatu dan Songsong Pemimpin Baru hasil Pilpres 2024

Medan, MPOL - Aktivis 98 Muhammad Ikhyar Velayati menghimbau masyarakat untuk kembali bersatu menyambut pemimpin baru Indonesia hasil Pilpres demokratis 2024 menuju Indonesia emas 2045.

Baca Juga:

• Anggota Bawaslu Suhadi Sukendar : 14 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi di Sumut Ajukan PHP Hasil Pemilihan ke MK
• Polres Pelabuhan Belawan Ikuti Dialog Penguatan Internal Polri Pasca Pemilukada 2024
• DPD RI Kritisi Praktik Politik Uang yang Semakin Vulgar di Pemilu

"Kemerdekaan Indonesia direbut dari negara kolonial lewat persatuan dan kesatuan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dan kini saatnya kita kembali bersatu dan bergandeng tangan, sudahi perdebatan Pilpres dan kita songsong pemimpin baru hasil pemilu demokratis untuk meraih Indonesia emas 2045," himbau Ikhyar di Medan, Minggu (18/2/2024).

Ikhyar berharap jika ada sengketa dalam proses tahapan pemilu maupun Pilpres agar ditindaklanjuti dan diserahkan lewat mekanisme hukum dan perundang - undangan sehingga suasana tetap kondusif.

"Pasti dalam proses pemilu di negara yang luas dan besar ini ada kesalahan tekhnis maupun subtansi , sengaja maupun tidak sengaja agar di selesaikan lewat mekanisme yang hukum yang telah disediakan dalam perangkat pemilu," jelas Ikhyar yang juga menjabat Ketum DPP Relawan Persatuan Nasional.

Ikhyar menambahkan," misalnya saja untuk pelanggaran administrasi dan proses pemilu dapat diselesaikan oleh KPU/Bawaslu, kemudian jika terjadi sengketa Tata Usaha Negara pada masa pemilihan atau persoalan tindak pidana maka dapat diselesaikan di PTUN dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)," ujarnya.

Ikhyar mengatakan jika timses capres menemukan ada kesalahan perolehan hasil suara agar menyiapkan bukti bukti kongkrit untuk diajukan ke MK, tidak perlu teriak teriak kecurangan Pemilu yang membuat suasana tidak kondusif dan berpeluang ditunggangi pihak asing yang tidak ingin Indonesia maju.

"Jika berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka dapat dituntaskan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Sedangkan jika berhubungan dengan perselisihan hasil Pemilu atau Pilkada menyoal perolehan suara dan hal-hal yang tak dapat diselesaikan pada tingkatan lembaga tersebut, barulah peserta pemilihan mengajukan permohonan ke MK, jadi tidak usah berteriak membangun narasi kecurangan pemilu yang membuat suasana jadi tidak kondusif, pihak asing akan menunggangi kekisruhan politik di Indonesia demi kepentingan ekonomi dan politiknya," tegas Ikhyar.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Anggota Bawaslu Suhadi Sukendar : 14 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi di Sumut Ajukan PHP Hasil Pemilihan ke MK

Polres Pelabuhan Belawan Ikuti Dialog Penguatan Internal Polri Pasca Pemilukada 2024

DPD RI Kritisi Praktik Politik Uang yang Semakin Vulgar di Pemilu

Mobil Bendahara KPU Langkat Dibobol, Dikabarkan Uang Rp 150 Juta Raib

KPU Sumut Gelar Simulasi Pilkada Serentak Tahun 2024 di Siantar

Safari Subuh di Bumi Turang, Wakapolda Sumut Ajak Warga Karo Jaga Situasi Kamtibmas dan Sukseskan Pilkada 2024