Renville Serap Keluhan Masalah Bansos, LPJU, Harga Beras dan BPJS Kesehatan

Medan, MPOL -Masyarakat sangat antusias mengikuti Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 oleh Anggota DPRD Medan, Renville Pandapotan Napitupulu, di Jalan Sei Bahkapuran, Sabtu (26/7/2025). Terbukti, tidak sedikit aspirasi masyarakat yang diterima Renville P. Napitupulu saat reses tersebut.

Baca Juga:

Seperti yang diungkapkan Demak Pangaribuan. Mantan kepala lingkungan (kepling)di Kecamatan Medan Petisah ini mempertanyakan data masyarakat penerima bansos yang juga belum valid sampai sekarang.

"Seperti halnya warga yang mampu, masih menerima bansos. Padahal, ada warga yang benar-benar tidak mampu malah tidak dapat bansos," ungkapnya.

Selain itu, imbuhnya, masalah lampu jalan di kawasan Jalan Sei Besitang. "Lampunya padam, Pak. Sangat gelaplah. Saya pernah pulang malam lewat situ dan saya diikuti orang, seperti mau dibegal," ungkapnya.

Lain halnya dengan M. Siahaan. Warga Lingkungan II, Jalan Sei Serapuh, ini mengeluhkan masalah harga beras yang melonjak tinggi. "Terjadi gejolak harga beras. Sampai 16 ribu rupiah per kilogramnya. Mohon ditinjau harganya di pasar dan standarkan harganya pak," pintanya.

Menanggapi berbagai keluhan warga itu, anggota DPRD Medan, Renville Pandapotan Napitupulu, mengatakan bahwa masalah data bansos yang belum valid sudah menjadi masalah klasik yang belum diselesaikan sampai sekarang.

"Masalah data bansos ini memang bukan cerita baru lagi. Jumlah warga kurang mampu yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) semakin bertambah. Di tahun 2019, jumlahnya di Medan 129 ribu KK, dan yang sudah menerima manfaat baru sekitar 57 hingga 59 ribu KK," paparnya.

Renville menambahkan, jumlahnya pun terus bertambah. Di 2024, jumlah warga kurang mampu yang terdaftar di DTKS sebanyak 160 ribu KK, sementara jumlah penerima manfaatnya masih sama dengan tahun 2019 lalu.

"Verifikasi dan validasi data penerima bansos ini harusnya dilakukan dua kali dalam setahun. Jika ditemukan data yang tidak valid, harusnya dicoret," ujarnya.

Berkaitan dengan keluhan warga terkait LPJU, Renville mengatakan anggaran untuk pengadaan tiang lampu hanya sekitar 570-an tiang di Kota Medan. Berarti, hanya 28 tiang saja di setiap kecamatan setiap tahunnya. "Akan kita coba terus untuk ditambah anggarannya. Karena keamanan di Medan sudah mengkhawatirkan," ungkapnya.

Sedangkan masalah harga beras yang melonjak tinggi, Renville mengatakan hal itu terjadi karena adanya kerugian negara sekitar Rp 100 triliun akibat kasus pengoplosan beras. "Nanti saya ajukan ke komisi terkait, agar kunker ke Bulog. Kita pun gak mau harga beras makin tinggi, rasanya pun tidak enak," paparnya.

Selain masalah tersebut, Renville juga mengingatkan, bahwa warga Kota Medan masih bisa berobat ke rumah sakit walau pun iuran BPJS Kesehatannya menunggak. "Soalnya, Pemko Medan sudah menganggarkan sebesar Rp. 215 miliar untuk program Jaminan Kesehatan Medan Berkah atau JKMB," ungkap Renville.

Renville mengingatkan hal itu karena sampai saat ini masih banyak warga yang enggan berobat ke rumah sakit karena iuran BPJS Kesehatannya menunggak atau belum memiliki kartu BPJS Kesehatan. "Mulai sekarang, jangan takut lagi untuk berobat karena Pemko Medan sudah menanggungnya," paparnya.

Semenrara itu, Klarisa, mewakili BPJS Kesehatan Kota Medan, mengatakan tidak ada pembatasan pelayanan di rumah sakit. "Apabila, pasien memiliki keluhan seperti itu, silakan melapor ke perwakilan BPJS Kesehatan yang ada di masing-masing rumah sakit," tegasnya. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News