Intervensi Harga, Bobby Akan Gelontorkan 15.700 Ton Beras Lewat Operasi Pasar

Medan, MPOL - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution segera menggelontorkan sekitar 15.700 ton beras murah lewat operasi pasar. Tujuannya untuk mengintervensi dan mengendalikan harga beras di pasaran, sehingga harga beras kembali normal dan terjangkau masyarakat.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Bank Sumut Jadi Penggerak Ekonomi dan Pembangunan Sumatera Utara
• Bank Sumut Hadirkan Smartcash Pembayaran Non Tunai BRT Mebidang
• Pempropsu Bangun 12 KM Jalan di Nias Utara, Pengamat Wak Geng Berharap Dinas BMBKCK Sumut Pastikan Kwalitas Bagus

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro, Gubernur Bobby Nasution, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (20/8/2025) malam. Hadir juga para kepala daerah se-Sumut.

Bobby Nasution mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah berkomunikasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka pengendalian harga beras. Melalui operasi pasar di seluruh kabupaten/kota secara serentak, diharapkan masyarakat tidak lagi mengeluhkan mahalnya harga bahan pokok ini.

"Jadi gambaran umumnya saya sampaikan, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100. Kita sudah ada MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini," ujar Bobby.

Dari angka tersebut, lanjutnya, pihak Bulog menargetkan adanya operasi pasar di tiap daerah kabupaten/kota se-Sumut, setiap bulannya. Sehingga diharapkan para kepala daerah diminta menyiapkan skema untuk membuka pasar murah di beberapa tempat.

"Kalau masing-masing ambil 500 ton, sudah bisa kita operasi pasar. Kita buat serentak sekaligus di seluruh daerah. Tinggal untuk skemanya, ada kerja sama atau MoU antara Pemkab/Pemko dengan Bulog," jelas Bobby.

Selain itu, dari beberapa komoditi yang disebutkan mengalami kenaikan harga, padahal produksinya dari Sumut. Penyebabnya antara lain karena hasilnya didistribusikan ke luar provinsi seperti Riau dan Aceh. Sehingga kebutuhan di Sumut sendiri mengalami kekurangan.

Senada dengan itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto pun menilai, dukungan dari pemerintah daerah dapat mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat. Secara otomatis juga akan mampu membuat harga lebih stabil.

Penyaluran juga dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN yang bergerak di bidang pangan, Koperasi/gerai Instansi pemerintah lainnya, Rumah Pangan Kita (RPK) serta swalayan/toko ritel modern. "Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP itu, membuat target 600 ton per hari, sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, saat ini Indonesia telah menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Yakni sistem basis data tunggal yang dikelola oleh BPS, yang berisi informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, termasuk data nama dan alamat.

Juga sebagai acuan utama program pemerintah, seperti penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat. "DTSEN bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

Jadi angka yang ada di BPS tentang jumlah penduduk dan jumlah keluarga, dengan yang ada di Dukcapil itu sama. Termasuk ini juga mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial (STKS) dari Kementerian Soaial. Sehingga semuanya akan mengacu pada data BPS, sebagai basis data tunggal," sebut Amalia.

Kemudian untuk berikutnya, Amalia menyebutkan bahwa BPS juga akan melakukan pengumpulan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Data ini penting untuk memantau perkembangan dan potensi kawasan-kawasan tersebut, serta sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang efektif.

"Kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk melakukan pembaharuan DTSEN dari bawah (kabupaten/kota). Dan aplikasi untuk pemutakhirannya akan disiapkan dari pusat. Untuk teknisnya silakan daerah masing-masing berkolaborasi dengan BPS di kabupaten/kota," jelas Amalia.

Karena itu, pihaknya mengapresiasi dukungan dari Pemprov Sumut yang akan membantu proses pengumpulan data tersebut, bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota. Sebab hasilnya juga akan sangat bermanfaat bagi daerah itu sendiri.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Rudi B Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra serta para kepala daerah se-Sumut. Sementara turut mendampingi Gubernur, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Bapelitbang Sumut Dikky Anugerah dan sejumlah pejabat lainnya.(pay)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News