Kementrian LHK SudahTerbitkan 113.000 Ha SK Perhutanan Sosial di Sumut

Medan, MPOL - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut saat ini di Sumatera Utara ada sebanyak 251 Surat Keputusan (SK) terkait Perhutanan Sosial yang sudah diterbitkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan luasan areal mencapai 113.000 Ha serta melibatkan 25 ribu kepala keluarga (KK).

Baca Juga:

"Masih ada 400 ribu hektare lagi yang berpotensi kita terbitkan SK Perhutanan Sosial kepada masyarakat," kata Raja Juli saat memberikan sambutan dalam kegiatan Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha Kelompok Tani Hutan di Hotel Grand Mercure, Medan, Rabu (10/9/2025).

Raja Juli menegaskan, pada prinsipnya, perhutanan sosial adalah upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi. "Mustahil menjaga hutan jika masyarakat di kawasan tidak sejahtera," ujar Raja Juli.

Sebagai Menteri LHK Kabinet Merah Putih, sesuai arahan Presiden Prabowo, Raja Juli memastikan pihaknya berupaya memaksimalkan fungsi program sosial dengan akses terhadap modal serta pasar. "Kita akan coba bagaimana SK areal Perhutanan Sosial juga bisa menjadi jaminan untuk akses permodalan di perbankan," ucapnya.

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan apresiasi kepada para petani hutan karena peran mereka dalam melestarikan kawasan hutan serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

"Hutan Sumut juga memiliki potensi untuk menjaga perputaran perekonomian di Sumut. Saya berterima kasih pada petani hutan yang terus menjaga perekonomian Sumut melalui hasil hutan yang bapak-ibu kelola," katanya.

Bobby mengungkapkan, salah satu hasil alam Sumut yang bisa dikembangkan adalah kemenyan. Menurutnya, selama ini potensi kemenyan belum dikembangkan secara optimal. "Fungsi kemenyan lebih dari yang kita tahu selama ini. Padahal kemenyan juga bisa membuat perekonomian kita terbang," kata Bobby.

Sebagai gubernur, Bobby pun meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar para petani hutan bisa mengakses layanan perbankan atau permodalan.yang dapat membantu masyarakat Sumut khususnya para petani hutan.

"Mungkin (petani) ada lahannya, mengelola hutan bisa, tapi modalnya gak ada. Kalau kita berikan akses ke lembaga keuangan dengan kebijakan Pak Menteri, ini akan sangat membantu masyarakat Sumut," ujarnya.

Bobby juga menyinggung soal keberadaan hutan mangrove yang terletak di Kabupaten Batubara agar mendapat perhatian khusus. Menurutnya, hutan mangrove tersebut memiliki potensi yang luar biasa jika dikembangkan secara optimal.
"Mangrove ini jadi tempat persinggahan kawanan burung. Mereka bermigrasi, terbang keliling ke 24 negara setiap tahun. Saya harap ini dapat perhatian khusus dari pemerintah pusat," ujar Bobby.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Menteri LHK Sulaiman Umar Siddiq, Wakil Walikota Binjai Hasanul Jihadi, Kadis LHK Provsu Heri Wahyudi Marpaung dan Direktur Eksekutif Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) Masrizal Saraan.(pay)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News