Rabu, 17 September 2025

Bahrumsyah: Kemiskinan Ekstrem Faktor Utama Tawuran di Belawan

Rifki Warisan - Senin, 15 September 2025 17:12 WIB
Bahrumsyah: Kemiskinan Ekstrem Faktor Utama Tawuran di Belawan
Istimewa
Anggota DPRD Kota Medan, HT. Bahrumsyah, saat sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan, dengan dua sesi berbeda, yakni di Jalan Ciliwung dan di Jalan Beliton Barat, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan, Sabtu (13/9/2025).
Medan, MPOL -Ketua Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan, HT. Bahrumsyah, SH MH, menyebutkan kemiskinan ekstrem menjadi faktor utama terjadinya tawuran di Belawan. Sebab, mayoritas rumah para pelaku tawuran itu tidak layak huni.

Baca Juga:
Hal itu disebutkannya pada Sosialisasi ke IX Tahun Anggaran (TA) 2025 produk hukum daerah Kota Medan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dengan dua sesi berbeda, yakni di Jalan Ciliwung dan di Jalan Beliton Barat, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (13/9/2025).

Tawuran yang terjadi di Belawan, kata Bahrumsyah, bukanlah awal dari persoalan, namun karena dipicu kemiskinan ekstrem. Sebab, mayoritas rumah para pelaku tawuran itu tidak layak huni.

Kondisi itu, sebut Wakil Ketua Komisi III itu, membuat anak-anak mencari "rumah kedua" di jalanan. "Akibatnya, banyak anak-anak usia produktif terjerumus kepada pergaulan tidak baik, seperti tawuwan dan narkoba," katanya.

Padahal, sambung Bahrumsyah, salah satu hak warga miskin sebagaimana tercantum di dalam perda adalah hak atas perumahan, lingkungan bersih dan sehat serta rasa aman dan nyaman. "Itu standar utama," katanya.

Persoalannya, tambah legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu, Pemko Medan tidak dapat berbuat apapun terhadap rumah tidak layak huni tersebut, karena berada di HPL Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik itu PT. Pelindo maupun PT. Kereta Api Indonesia (KAI).

"Walaupun Pemko Medan memiliki program bedah rumah terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), namun Pemko Medan tidak bisa berbuat lebih banyak. Jadi, Pemko Medan bisa berkoordinasi dengan BUMN, agar lahan tidak produktif milik PT. Pelindo dan PT. KAI bisa dihibahkan ke Pemko Medan, sehingga Pemko Medan dapat memperbaiki rumah tidak layak huni tersebut melalui APBD Kota Medan," ujar Bahrumsyah.

Tidak kalah penting, lanjut Bahrumsyah, menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, katanya, banyak ijazah anak-anak di Belawan tertahan di sekolah, karena ketiadaan biaya untuk mengambilnya.

Kondisi itu, kata Bahrumsyah, membuat anak-anak selain tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, juga tidak dapat untuk bekerja di perusahaan.

"Saat ini ada juga program tebus ijazah dari Wali Kota Medan. Kiranya ini dapat ditindaklanjuti agar anak-anak Belawan dapat melanjutkan pendidikan ataupun bekerja," harapnya.


Selain itu, ungkap Bahrumsyah, tidak memadainya sarana pendidikan yang ada serta kurangnya dukungan terhadap sarana dan prasarana bagi anak muda di Belawan, seperti sarana olahraga.

"Cuma ada satu SMP Negeri di Belawan. Akhirnya anak-anak lebih memilih jalanan sebagai tempatnya. Jadi, Belawan itu bukan hanya miskin, tetapi juga terkesan kumuh. Banyak juga daerah miskin, tapi tidak kumuh," sebutnya. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
Tags
beritaTerkait
komentar
beritaTerbaru