Wabup Labuhanbatu Dukung Masyarakat Desa Kampung Baru 'Gulingkan' BPD

Labuhanbatu, MPOL-Tampaknya gayung bersambut, serangkaian tindaklanjut aksi unjuk rasa puluhan masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat di halaman kantor desa kemarin, mendapat respon positif dari Wakil Bupati Labuhanbatu.

Baca Juga:

• Kepala MTsN 1 Labuhanbatu Raih The Best Leadership Education pada ILE Award 2026
• Komisi II DPR-RI Hadir Bersama Kantah BPN Labusel Perkuat Sinergi Agraria, Masyarakat Dukung Penuh Program Strategis Pertanahan
• Pilkades 2027 Bakal Gunakan E-Voting, Bupati Fery Resmi Luncurkan Simulasi Demokrasi Digital di Labusel

Dimana, hingga hari ini, Rabu (17/9/2025), sejumlah kelompok masyarakat sedang melakukan pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk bukti yang dirangkum sebagai mosi tidak percaya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Baru.

"Saya mendukung langkah yang dilakukan masyarakat. Nantinya, seluruh keluhan masyarakat dirangkum dan disampaikan ke kami (Pemerintah Daerah-red)," ujar Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri ST, kepada medanposonline.com, di warkop Bumdes Tunas Mekar Desa setempat.

Kendati demikian, Wabup menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga Kamtibmas dan kondusifitas dalam realisasinya, sehingga tidak menimbulkan potensi kekisruhan yang berkesinambungan.

"Tentunya persoalan ini akan ditindaklanjuti, mari bersama kita tetap jaga Kamtibmas dan kondusifitas," pintanya.

Camat: BPD Bisa Di Non Aktifkan

Ditempat terpisah, Camat Bilah Barat, M.Noor Putra, juga membenarkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Baru bisa di non aktifkan terkait adanya aksi unjuk rasa yang tengah terjadi serangkaian ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pengawas Desa.

"Selagi ada tuntutan masyarakat dalam bentuk petisi yang ditandatangani warga, akan di proses. Namun, nantinya akan dilihat dari kesalahan yang dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur," bilang Camat.

Lebih jauh, Camat juga mengemukakan bahwa persoalan aksi unjuk rasa itu sudah sampai di pihaknya. Serta, nantinya akan dilaporkan terlebih dahulu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PMD/K) Kabupaten Labuhanbatu.

Sebelumnya, puluhan masyarakat telah menggelar aksi unjuk rasa meminta pertanggung- jawaban Pj. Kepala Desa, terkait ADD TA 2024 yang diduga fiktif, di depan kantor desa setempat. Selasa (16/9/2025) kemarin.

Aksi itu, terkait adanya temuan dugaan proyek fiktif yakni, Biaya HUT RI sebesar Rp. 49.225.000,-, Pembelian Lembu Rp. 92.000.000,-, Pelatihan Bilal Mayit Rp. 31.190.000,-, Penyediaan Operasional BPD Rp. 58.688.000,-. Keseluruhan kegiatan dengan jumlah total sebesar Rp. 231.103.000,-.

Dalam unjuk rasa itu pula, warga menilai akibat terlihat adanya indikasi keterlibatan BPD atas tidak terealisasinya dana desa tersebut.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News