Aksi Demo di Kantor Desa Kampung Baru Libatkan Mahasiswa, Kejari Diminta Bertindak

Labuhanbatu, MPOL -Rupanya, dalam aksi unjuk rasa terkait dugaan proyek fiktif Dana Desa Kampung Baru TA 2024 di depan kantor desa setempat, Selasa (16/9/2024) kemarin, juga melibatkan sejumlah mahasiswa.

Baca Juga:

• Staf dan Pengawas PT JIP Kunjungan Sosial Ke Yayasan Rumah Duka Medan Murni
• Div Humas Polri Gelar Anev dan Bintal Kepada 653 Personil
• Polrestabes Medan Ciduk Tiga Pengedar Pil Ekstasi : Barang Bukti 10 Butir

"Ya, kami juga turut menyampaikan orasi pada aksi itu. Hari ini, kami meminta dalam proses tindaklanjutnya agar pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu segera mengambil tindakan," ujar Amos Sihombing, Presiden Executive Jaringan Aktivis Mahasiswa (JAM) Kabupaten Labuhanbatu Raya, Jum'at (19/9/2025).

Tambah Amos, pihaknya kembali berharap agar penegak hukum secepatnya mengakomodir permasalahan dugaan proyek fiktif tersebut, sebagai wujud realisasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.

"Sangat jelas dan nyata temuan masyarakat tersebut, bahwa adanya dugaan proyek fiktif di desa Kampung Baru. Kita berharap, Ibu Kajari sebaiknya gerak cepat lakukan penyelidikan sebagai bentuk keseriusan dalam menindak kejahatan korupsi di Labuhanbatu," bilangnya.

Ditempat yang sama, Jepril Harefa, mengemukakan, pihaknya di barisan mahasiswa mendorong agar aparat hukum dapat lebih bereaksi dalam menangani kasus dugaan korupsi khususnya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

"Sebaiknya aparat hukum jangan menunggu ada laporan resmi. Aksi unjuk rasa itu kan sudah menjadi petunjuk. Atau, apa perlu kami aksi dulu ke kantor mereka mendesaknya baru ditindaklanjuti? Sebagusnya ada upaya jemput bola, sebagai realisasi Asta Cita bapak Prabowo Subianto," timpalnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan masyarakat dan mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa meminta pertanggung- jawaban Pj. Kepala Desa, terkait Dana Desa TA 2024 yang diduga fiktif, di depan kantor desa setempat. Selasa (16/9/2025).

Aksi itu, terkait adanya temuan dugaan proyek fiktif yakni, Biaya HUT RI sebesar Rp. 49.225.000,-, Pembelian Lembu Rp. 92.000.000,-, Pelatihan Bilal Mayit Rp. 31.190.000,-, Penyediaan Operasional BPD Rp. 58.688.000,-. Keseluruhan kegiatan dengan jumlah total sebesar Rp. 231.103.000,-.

Dalam unjuk rasa itu pula, warga menilai terlihat adanya indikasi keterlibatan pengawas desa atas tidak terealisasinya uang negara dimaksud, hingga akhirnya oknum Ketua BPD menantang warga agar persoalan temuan masyarakat itu ditempuh melalui jalur hukum.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Staf dan Pengawas PT JIP Kunjungan Sosial Ke Yayasan Rumah Duka Medan Murni

Div Humas Polri Gelar Anev dan Bintal Kepada 653 Personil

Polrestabes Medan Ciduk Tiga Pengedar Pil Ekstasi : Barang Bukti 10 Butir

Kadernya di DPRD Pematang Siantar Tertidur Saat Paripurna, DPW PAN Sumut Sampaikan Permohonan Maaf

Bobby Nasution Dengar Langsung Keluhan Warga Pesisir Labura dan Dukung UMKM

Sinergi APBN dan Ekonomi Nasional Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan