Komisi XIII DPR RI Bahas Pelanggaran HAM PT.TPL, Dr Maruli Siahaan SH.MH Minta Polri tidak berpihak

Medan, MPOL: Komisi XIII DPR RI melakukan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 ke Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah lembaga hukum di Medan, Jumat (3/10).

Baca Juga:

• Reses di 22 Titik Dapil Sumut I, Anggota DPR RI Maruli Siahaan: Berbagai Persoalan dan Masukan Dari Masyarakat Menjadi Bahan Penyusunan Kebijakan DPR
• Anggota DPR RI Maruli Siahaan Bantu Ambulance dan Peti Mati Untuk Keluarga Berduka
• Dr. Lily MH Berharap Pemko Medan Rutin Normalisasi Parit dan Sungai Atasi Banjir

Kombes Pol.(Purn) Dr Maruli Siahaan SH.MH selalu anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Golkar Dapil Sumut I hadir dalam RDP tersebut yah dipimpin ketua tim H. Sugiat Santoso,SE.,MSP (Ketua Tim Kunjungan / Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI) beserta rombongan

Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI melakukan RDP membahas dugaan pelanggaran HAM oleh PT.TPL (Toba Pulb Lestari) terhadap warga masyarakat.

RDP tersebut menghadirkan Pejabat Kementerian HAM RI, Ketua Komnas HAM, Ketua LPSK, Kapolda Sumatera Utara, Ketua Yayasan Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Kapusin, WAHLI Sumatera Utara.

Kemudian para kepala daerah termasuk 7 darah penyangga Danau Toba yakni Bupati Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Selatan, Bupati Toba, Bupati Simalungun, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Samosir, Bupati Dairi, Bupati Pakpak Bharat.

Hadir pula sejumlah perwakilan korban PT.TPL dan Direksi PT. Toba Pulp Lestari (TPL). RDP itu diadakan di Grand City Hall Hotel Medan, Sumatera Utara.

Dalam RDP ini, Dr. Maruli Siahaan SH.MH mengatakan, mencermati dinamika yang terjadi selama ini antara pihak PT.TPL dengan warga masyarakat bahwa jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara melalui dari Polres hingga Polsek telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga situasi agar konflik antara masyarakat dan pihak PT. Toba Pulp Lestari (TPL) tidak terjadi secara terus menerus.

Namun demikian, Maruli berharap agar kepolisian juga tidak berpihak.

Dalam konteks yang berkembang dalam RDP itu, Maruli juga menyampaikan beberapa hal diantaranya, menampung seluruh masukan dan keluhan, baik itu dari masyarakat, perwakilan lembaga dan juga pendapat para ahli yang kompeten dibidangnya.

Permasalahan ini juga harus dapat dilihat dengan perspektif yang lebih luas, okeh karena itu Maruli menekankan agar adanya proses mediasi yang baik antara PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat dan pihak- pihak terkait.

Oleh karena itu, Maruli berharap memberikan kepercayaan kepada Komisi XIII DPR RI untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan PT.TPL.

"Kami mengharapkan kepercayaan dari berbagai pihak, khususnya dari masyarakat yang merasa korban untuk mempercayakan kepada DPR RI Komisi XIII untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM dan akan segera ditindak lanjuti," pungkasnya.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News