Menteri Komdigi Resmikan Ribuan Kampung Internet, Wagub Sebut Sesuai Program PHTC Provinsi Sumut

Medan, MPOL - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, meresmikan 1.194 titik Kampung Internet yang ada di lima provinsi. Peresmian serentak dipusatkan di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (29/9/2025).

Baca Juga:

Meutya Hafid menyebutkan lima provinsi yang mendapat manfaat dari Kampung Internet yakni Provinsi Sumut, Banten, Jawa Barat (Jabar), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Lampung, yang tersebar di 20 desa. Jumlahnya sebanyak 1.194 titik.

"Provinsi Sumut paling banyak penerima manfaatnya. Ada 307 titik yang tersebar di dua kabupaten, yakni Deliserdang dan Serdangbedagai (Sergai)," kata Meutya.

Meutya mengatakan, Kampung Internet ini bertujuan untuk mengoptimalkan realisasi fixed broadband yang baru mencapai 21%, targetnya berdasar RPJMN 2025-2029 sebesar 50%. Selain itu, diluncurkannya Kampung Internet juga diharapkan mendorong akses ekonomi masyarakat yang ada di desa.

"Akses internet bantuan dari pemerintah diharapkan sebagai motor penggerak berkembangnya desa. Jangan dibuat untuk judi online, atau menipu-nipu secara digital," ujarnya.

Selain infrastruktur jaringan, pemerintah juga membangun sumber daya manusia (SDM) berbasis digital. Para pelaku usaha digital akan berkolaborasi dengan sekolah untuk menyiapkan SDM handal.

"Nanti ada di SMK Negeri 1 Lubukpakam. Akan diberi pelatihan bagi siswa juruan teknik jaringan. Sehingga jika ada perbaikan atau pemeliharaan tidak sulit mencari SDM-nya lagi," katanya.

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengatakan, bahwa program dari Komdigi selaras dengan program hasil terbaik cepat (PHTC) Provinsi Sumut. Provinsi Sumut mempunyai program digitalisasi pelayanan publik CERDAS yakni Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif.

Surya mengatakan program ini ditargetkan teralisasi pada Januari 2026 yang menjangkau hingg 33 kabupaten/kota. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, mempermudah akses pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan publik.

"Untuk menyukseskan program ini perlu kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta dan semua pihak. Saya mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan fasilitas ini secara bijak dan produktif. Tidak ada lagi kesejangan digital," pungkasnya. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News