Sulit Berobat dan Sulit Cari Kerja Jadi Keluhan Warga Medan Utara

Medan, MPOL - WakilKetua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mengungkapkan persoalan sulitnya akses layanan kesehatan dan tingginya angka pengangguran masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat Medan Utara. Selain itu, persoalan pendidikan dan kemiskinan juga masih membelit warga dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup.

Baca Juga:

• Hadi Suhendra Ingin Pastikan Anak Korban Banjir Tidak Putus Sekolah
• Hadi Suhendra: Rumah Sakit Tak Boleh Persulit Pasien
• Hadi Suhendra: Pemerintah Wajib Menjamin Pelayanan Kesehatan Setiap Warga Negara

Hal tersebut terungkap saat Hadi Suhendra melaksanakan Reses IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 di dua lokasi, yakni di Jalan Sumatera No. 1, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan, serta di Jalan Titi Pahlawan Gang Abu Bakar, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Minggu (21/12/25).

Dalam kegiatan reses itu, Hadi Suhendra menyampaikan berbagai keluhan warga menunjukkan masih adanya persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal. Menurutnya, persoalan kesehatan, pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan saling berkaitan serta memperkuat satu sama lain.

"Masalah yang disampaikan warga ini adalah persoalan pokok. Ketika akses kesehatan sulit dan lapangan pekerjaan terbatas, maka kemiskinan akan terus bertahan dan pendidikan anak-anak ikut terdampak," ujar politisi Partai Golkar itu.

Pria yang akrab disapa Hendra itu menilai, akses pelayanan kesehatan masih menjadi keluhan dominan masyarakat. Warga kurang mampu masih mengalami kesulitan memperoleh layanan kesehatan yang layak akibat kendala biaya, administrasi, hingga keterbatasan fasilitas. Kondisi tersebut dinilai belum sejalan dengan prinsip pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, tingginya angka pengangguran juga menjadi perhatian serius. Minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan banyak warga Medan Utara tidak memiliki penghasilan tetap. Dampaknya, kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin menurun dan memperkuat lingkaran kemiskinan.

Dikatakannya, persoalan pendidikan pun tak luput dari keluhan warga. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat sebagian anak terancam putus sekolah. Minimnya bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu dinilai memperlebar kesenjangan dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Medan Utara.

Hendra menegaskan, seluruh aspirasi warga akan dicatat dan diperjuangkan melalui DPRD Kota Medan agar mendapat tindak lanjut konkret dari Wali Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Saya berharap aspirasi ini menjadi awal dari perubahan. Masyarakat Medan Utara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, kesempatan kerja yang lebih luas, serta akses pendidikan yang lebih baik. Dengan kerja sama semua pihak, saya optimis kondisi ini bisa berangsur membaik," pungkasnya.

Sebelumnya, Citra, warga Lingkungan 5 Kelurahan Rengas Pulau, mengaku kondisi ekonomi keluarganya semakin sulit karena tidak memiliki penghasilan tetap, sementara bantuan sosial yang diharapkan sudah lama tidak diterima.

"Penghasilan tidak ada, tapi bantuan juga tidak pernah kami terima lagi. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan warga yang memang tidak mampu," ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Betty Manalu, warga Gang Abu Bakar. Ia mengeluhkan kondisi lingkungan yang dinilai turut memperparah kesulitan warga, seperti jalan rusak dan minimnya penerangan jalan yang membatasi aktivitas masyarakat, terutama saat hujan dan malam hari.

Sementara itu, Netty, warga Jalan Sumatera Belawan, juga mengeluhkan bantuan sosial yang dinilainya tidak tepat sasaran, sulitnya mendapatkan layanan kesehatan akibat penolakan rumah sakit, serta minimnya lapangan pekerjaan. "Kalau kami menganggur, bagaimana kami bisa menyekolahkan anak kami, Pak," keluhnya. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News