Reses dr. Ade, Warga Sampaikan Keluhan Masalah BPJS, Program UHC dan Bansos

Medan, MPOL -Persoalan jaminan kesehatan, bantuan sosial (bansos) menjadi persoalan yang dikeluhkan warga di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Medan, meliputi Kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Amplas dan Medan Denai.

Baca Juga:

Hal ini mengemuka dalam Reses IV Masa Sidang I Tahun 2025-2026 Tahun Anggaran 2025 Anggota DPRD Kota Medan, dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG, yang dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Jalan Karya Bakti, Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Kota dan di Jalan Rahmadsyah Gang Setiabudi, Kel. Kota Matsum I, Kec. Medan Area, Sabtu (20/12/2025).

Dalam dialog bersama warga, persoalan jaminan kesehatan dan bantuan sosial menjadi topik yang paling banyak disampaikan. Ema Johan, warga Jalan Utama, mengeluhkan kewajiban pembayaran BPJS dan berharap agar kepesertaan BPJS dapat digratiskan bagi masyarakat tidak mampu.

"Mohon bantuannya kepada bapak anggota dewan, bagaimana jika warga yang tidak bisa membayar BPJS Kesehatan digratiskan saja," ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Rita, warga Kotamatsum I, yang mempertanyakan validitas data penerima PKH. Menurutnya, saat ini banyak warga yang sudah tidak bekerja sejak pandemi Covid-19, namun belum kembali masuk sebagai penerima bantuan. Ia juga mempertanyakan mekanisme survei dan pembaruan data penerima manfaat.

Sementara itu, Rusneti, warga lainnya, meminta perhatian khusus terkait bantuan bagi lansia. Sedangkan Rozi, warga Jalan Amaliun, menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang dinilainya masih mengalami kendala dan terkesan pilih-pilih dalam penerapan.

"Banyak persoalan dalam pelaksanaan program UHC, ada diantaranya warga yang menggunakan UHC ditolak karena tidak adanya ruangan dan alasan lainnya," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, M. Sukron, Koordinator PKH Kecamatan Medan Area, menjelaskan bahwa mulai tahun 2025 pemerintah telah memberlakukan sistem data tunggal, yakni Data Sosial Ekonomi Nasional (Datasen).

Dalam sistem ini, masyarakat dikelompokkan berdasarkan desil, yakni pemeringkatan kondisi sosial ekonomi warga. Oleh karena itu, kelurahan diharapkan aktif mengedukasi masyarakat agar memahami sistem desil dan pentingnya pembaruan data kependudukan.

"Kita mengharapkan masyarakat terus memperbaharui data kependudukannya, mulai dari alamat domisili tempat tinggal, status dan pekerjaan yang nantinya akan mempermudah pendataan untuk program pemerintah termasuk bantuan sosial," terangnya.

Senada dengan itu, pihak Dinas Kesehatan Kota Medan melalui, Namis Nelly Koto, menegaskan bahwa layanan UHC dapat diakses dengan baik apabila data administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), telah diperbarui.

Dalam kesempatan tersebut, dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG, mengajak seluruh masyarakat untuk tetap berprasangka baik, mendukung, dan mendoakan agar pemerintahan ke depan dapat berjalan lebih baik dan berpihak kepada rakyat.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama DPRD Medan telah menganggarkan sekitar Rp. 285 miliar untuk program kesehatan. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS maupun yang kepesertaannya menunggak.

"Bagi warga yang tidak memiliki BPJS atau BPJS-nya menunggak, silahkan langsung datang ke puskesmas. Yang terpenting, data kependudukan harus lengkap dan diperbarui, agar pelayanan bisa berjalan maksimal," tegas dr. Ade.

Politisi PKS ini juga mengajak masyarakat untuk peduli dengan data kependudukan yang dimiliki, seperti kartu keluarga, KTP, KIA, akta kelahiran dan lainnya, sebagai upaya mendukung terlaksananya program pemerintah, seperti penyalurah bantuan sosial, pelayanan kesehatan dan lainnya **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News