Refleksi HUT Kabupaten Samosir 2026, Tokoh Pemekaran Minta Dihargai

Samosir, MPOL- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Samosir pada tanggal 7 Januari 2026, sejumlah tokoh pemrakarsa pemekaran menyampaikan refleksi sekaligus keprihatinan atas minimnya penghormatan terhadap para penggagas berdirinya Kabupaten Samosir dalam beberapa perayaan resmi belakangan ini.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Lepas Peserta Trail of The Kings, Seribuan Pelari Melintas Panorama Danau Toba
• Hari Bhayangkara ke-79, Kapolres Samosir Siap Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
• Polres Samosir Gelar Doa Bersama Lintas Agama

Tokoh nasional asal Samosir, Benny Pasaribu, menegaskan bahwa pembentukan Kabupaten Samosir merupakan murni inisiatif dan perjuangan masyarakat Samosir yang kala itu masih berada dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir. Proses pemekaran tersebut, menurutnya, berlangsung panjang, penuh tantangan, dan membutuhkan pengorbanan besar dari banyak pihak. Sabtu ( 27/12/2025).

"Pemekaran Samosir lahir dari kegelisahan masyarakat karena lambatnya pembangunan. Hampir seluruh desa saat itu tergolong tertinggal dan miskin. Solusi yang disepakati bersama adalah membentuk kabupaten sendiri," kata Benny Pasaribu dalam refleksinya menyambut HUT Kabupaten Samosir 2026.

Ia menjelaskan, aspirasi pemekaran pertama kali mendapat respons positif dari DPRD Toba Samosir yang saat itu dipimpin Bonatua Sinaga. Persetujuan DPRD menjadi pintu awal perjuangan panjang yang kemudian berlanjut ke tingkat eksekutif, provinsi, hingga pusat.
Dalam proses tersebut,

Wilmar Eliaser Simandjorang, yang kala itu menjabat Kepala Bappeda Toba Samosir dan kemudian menjadi Penjabat Bupati Samosir pertama, dinilai sangat krusial.

Wilmar bertanggung jawab menyiapkan berbagai persyaratan administratif yang menjadi syarat kelayakan pembentukan kabupaten baru.

"Banyak yang tidak tahu betapa sulitnya masa awal Kabupaten Samosir. Dana sangat terbatas, sementara aturan mengharuskan pemenuhan berbagai persyaratan selama tiga tahun pertama.

"Jika gagal, Samosir bisa dikembalikan ke kabupaten induk," ujar Benny.

Benny juga mengisahkan bagaimana dukungan masyarakat adat Samosir dinyatakan secara terbuka dalam pertemuan akbar di Pangururan, yang ditandai dengan penyerahan simbol adat berupa kepala kerbau sebagai pernyataan persetujuan dan permohonan agar perjuangan pemekaran dilanjutkan hingga tuntas.

Setelah melalui tahapan panjang di DPR RI, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat, pembentukan Kabupaten Samosir akhirnya disahkan melalui Undang-Undang dan Keputusan Presiden pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Benny menyesalkan bahwa dalam beberapa perayaan resmi Kabupaten Samosir belakangan ini, para penggagas, pemrakarsa, dan penjabat bupati pertama justru kurang mendapatkan tempat yang layak.

"Saya tidak menulis ini untuk menonjolkan pribadi. Ini semata-mata untuk meluruskan sejarah dan menghargai mereka yang telah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan dana demi lahirnya Kabupaten Samosir," tegasnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD ke depan dapat memberikan penghormatan yang pantas kepada para tokoh pemekaran, termasuk Wilmar Eliaser Simandjorang, dalam setiap agenda penting daerah, khususnya perayaan HUT Kabupaten Samosir.

"Menghargai sejarah berarti menghargai jerih payah orang-orang terpanggil yang memungkinkan Samosir berdiri di atas kaki sendiri," pungkas Benny Pasaribu.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News