Pemko Binjai Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026

Binjai, MPOL - Pemerintah Kota Binjai di Sumatera Utara mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring dari Binjai Command Center (BCC), Rabu (18/02/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., yang mewakili Wali Kota Binjai, didampingi Kepala Badan Kesbangpol Drs. Ruslianto serta Kepala Bagian Perekonomian Setdako Binjai Andi Affandi, S.Sos., M.M.

Baca Juga:

• Pemko Binjai dan DPRD Setujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
• Wakil Wali Kota Binjai Sampaikan Pengantar Nota Keuangan Ranperda P-APBD 2026
• Exit Meeting BPK Sumut, Pemko Binjai Siap Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan berfokus pada upaya pengendalian harga bahan pokok di daerah. Pembahasan diarahkan pada langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri.

Dalam rapat tersebut, para peserta membahas perkembangan inflasi terkini, ketersediaan pasokan bahan pangan strategis, serta upaya konkret yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar distribusi barang tetap lancar dan harga tetap terkendali. Selain itu, ditekankan pula pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, baik dengan instansi terkait maupun pelaku usaha, agar pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa kondisi harga menjelang Ramadhan masih relatif terkendali. Ia berharap pemerintah daerah terus melakukan pengawasan agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.

"Menjelang Ramadhan, kenaikan harga masih dalam batas wajar. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan dapat kita kendalikan dengan baik. Beberapa komoditas seperti cabai diperkirakan akan turun karena panen dan cuaca membaik, sementara bahan pokok lainnya masih cukup tersedia. Jika pengawasan kita kuat, tidak akan ada pihak yang menaikkan harga secara tidak wajar," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, memaparkan bahwa secara umum inflasi biasanya terjadi pada bulan Januari. Namun, pada Januari 2025 dan Januari 2026 justru terjadi deflasi.

Ia menjelaskan bahwa deflasi Januari 2025 terutama disumbang oleh komoditas yang harganya diatur pemerintah, sedangkan deflasi Januari 2026 dipengaruhi oleh komoditas dengan harga bergejolak. Berdasarkan data historis, komponen harga bergejolak umumnya menjadi penyumbang inflasi, namun pada Januari 2026 justru menjadi faktor pendorong deflasi.

Dengan mengikuti rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, serta melindungi daya beli masyarakat melalui penguatan koordinasi dan pengawasan di tingkat daerah.(wandi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News